Jakarta, IDM – Kedutaan Besar (Kedubes) Belanda bersama Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) dan sejumlah lembaga yakni Communication and Information System Security Research Centre (CISSReC), dan Cyber Law International menggelar lokakarya ‘Cyber Law Expert Panel: Strategic Approaches to Cyber Governance’ di Hotel JW Marriot Jakarta, Rabu (26/6).
Sejumlah aspek keamanan siber terutama tentang tata kelola yang melibatkan semua pihak menjadi sorotan forum tersebut. Ketua ICSF, Ardi Sutedja mengatakan sesi yang menghadirkan 50 stakeholders bertujuan membangun kesadaran bersama tentang ancaman siber yang ada di depan mata.
Ardi menjelaskan tata keloka terkait keamanan siber di Indonesia sejauh ini masih tergolong lemah. Hal ini terbukti dari minimnya kewaspadaan pada potensi risiko menyangkut keamanan dan ketahanan siber. Padahal, ancaman siber tidak hanya menjadi tantangan regional, tapi juga global.
Baca Juga: Gabung Latma Rimpac, Prajurit Pilihan Marinir TNI AL Berangkat ke Hawaii
“Kita (Indonesia) adalah konsumen yang mengedepankan pengadaan kemajuan teknologi, tapi tidak ada yang bicara resiko dan dampak,” kata Ardi.
“Tata kelola itu akan meminimalisir resiko dan dampak tersebut. Kita harus tau dan kita semua harus disiplin. Teknologi bukan hanya menekan tombol, tapi harus tau dampak dari tekan tombol itu apa?” sambungnya.
Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm mengungkap hal serupa. Melalui pesan pembuka, ia menyoroti pentingnya kerjasama internasional di bidang hukum siber.
“Kami percaya kunci ketahanan tersebut terletak pada kerja sama yang erat antara pemerintah, bisnis, dan institusi pendidikan serta kerja sama internasional,” katanya.
Palm mengatakan Indonesia dan Belanda adalah dua negara yang menerapkan digitalisasi di wilayah Asia dan Eropa. Dengan demikian, ia melihat keamanan siber menjadi hal penting bagi kedua negara.
“Keamanan siber adalah prasyarat mutlak untuk menjaga negara kita tetap aman dan berjalan,” jelas Palm. (un)