Rencana pemerintah Indonesia untuk mengirimkan hingga 8.000 personel pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilisation Force (ISF) telah memantik diskursus panas. Di ruang publik, reaksi terbelah tajam antara kebanggaan akan peran aktif negara dan skeptisisme yang cukup keras. Narasi yang berkembang di kalangan skeptis umumnya berkisar pada kekhawatiran bahwa Indonesia sedang masuk ke dalam "jebakan" Amerika Serikat, atau sekadar menjadi stempel legitimasi bagi skenario asing.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk wajah baru untuk memimpin satuan elite baret merah marun. Kolonel Laut (P) Sadarianto kini mendapat mandat sebagai Komandan Komando Pasukan Katak (Dankopaska) menggantikan Laksma Joko Andriyanto.
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita mengatakan, rencana pengirim pasukan perdamaian atau pasukan stabilisasi internasional (ISF) ke Jalur Gaza, Palestina, masih dalam perundingan.
Lonjakan anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menempatkan sektor ini di bawah sorotan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar Rp337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah postur fiskal Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi soal besaran anggaran, melainkan ke mana dan untuk siapa uang negara itu dibelanjakan.
Korem 083/Baladhika Jaya (BDJ) menunjukkan peran teritorial yang tidak biasa dengan menampilkan berbagai produk binaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, TNI melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membersihkan sejumlah tempat ibadah serta menyerahkan bantuan sumur bor kepada masyarakat di Sawah Laweh, Kayu Pasah, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Jumat (6/2).
DPR RI menegaskan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan kebijakan hukum yang konstitusional dan rasional.
