Krisis dan Ledakan di Beirut, PM Lebanon dan Sejumlah Menteri Mundur dari Jabatannya

Beirut, IDM - Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya, Senin (10/8/20). Pengunduran diri tersebut dilakukan sebagai respons atas protes rakyat Lebanon dan ledakan dahsyat yang telah menewaskan ratusan orang di Beirut. Rakyat menuding penyebab ledakan tersebut juga disebabkan karena kelalaian pemerintah dan korupsi para elite politik selama puluhan tahun.

“Hari ini kami mengikuti kemauan rakyat atas tuntutan mereka yang meminta pertanggungjawaban atas bencana yang telah tersembunyi selama tujuh tahun. Inilah mengapa hari ini saya mengumumkan pengunduran diri dari pemerintah,” ujar Diab dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dikutip dari AFP.

“Korupsi mereka menciptakan tragedi ini. Di antara kami dan perubahan berdiri tembok tebal yang dilindungi oleh taktik kotor mereka,” tambahnya.

Kekecewaan rakyat Lebanon sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Tahun lalu, protes juga mengarah agar pemerintahan yang sekarang dipaksa mundur dengan tuduhan yang sama, korupsi. Pandemi virus corona membatasi ruang gerak unjuk rasa, namun kondisi keuangan terus memburuk dan ledakan di Beirut pada Selasa lalu dianggap oleh banyak pihak sebagai buah mematikan akibat korupsi dan salah urus selama bertahun-tahun. Banyak warga Lebanon yang sudah kehilangan kepercayaan kepada elite politik, sehingga rencana pemerintah untuk menggelar penyelidikan tidak cukup.

Hassan Diab diangkat jadi PM Lebanon pada Desember 2019, dan Diab merupakan PM Lebanon kedua yang mengundurkan diri dalam 10 bulan terakhir. Jajaran kabinetnya dibentuk pada Januari untuk mengatasi krisis ekonomi yang makin parah.

Untuk diketahui, pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon menambah daftar panjang daftar menteri negara itu yang mundur akibat insiden ledakan di Beirut dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, seperti Menteri Luar Negeri Nassif Hitti, Menteri Informasi Manal Abdel Samad, Menteri Lingkungan Damianos Kattar, Menteri Kehakiman Marie-Claude Najm, dan Menteri Keuangan Ghazi Wazni.