Jakarta, IDM – Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah memberikan porsi anggaran sebesar Rp 165,2 triliun untuk Kementerian Pertahanan yang menjadikan Kemhan sebagai kementerian dengan alokasi dana tertinggi.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyambut baik peningkatan anggaran tersebut meski jumlahnya menurun sekitar 5,7% dibandingkan dengan tahun lalu.
“Peningkatan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2025 memiliki dampak yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun secara jangka panjang,” kata Fahmi kepada Indonesiadefense.com, Rabu (21/8).
Juga Baca: Sertijab 2 Jabatan Strategis di Kopassus, Ini Daftarnya
Menurutnya, anggaran menjadi faktor utama dalam menentukan road map yang akan dituju oleh pemerintah Indonesia ke depan dalam sektor pertahanan.
“Dalam konteks regional dan global, anggaran ini juga akan memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan dan stabilitas nasional, meningkatkan posisi strategis Indonesia, dan memungkinkan kontribusi yang lebih besar pada keamanan internasional,” jelasnya.
Meski anggaran pertahanan belum mencapai 1 persen dari PDB, kenaikan alokasi anggaran pertahanan dalam RAPBN 2025 memungkinkan TNI mendapatkan peralatan militer yang lebih canggih yang menunjang kesiapan operasional.
“Terutama dalam menghadapi ancaman langsung, seperti konflik regional atau insiden keamanan dalam negeri,” ucap pria lulusan Universitas Airlangga ini.
Baca Juga: Bertemu PM Australia, Prabowo Bahas Tantangan Regional dan Latihan Bersama
Selain itu, ia melanjutkan, dalam skenario penguatan pertahanan nasional dalam jangka panjang, investasi dalam modernisasi alutsista secara beriringan akan membangun kapabilitas militer yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Hal ini tentu akan memastikan posisi tawar Indonesia dan mempertahankan kedaulatan ke depan dalam merespons ancaman yang bisa datang dari mana saja.
“Penguatan industri pertahanan dalam negeri akan mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dan meningkatkan kemandirian Indonesia dalam memproduksi peralatan militer. Pengembangan teknologi juga akan mendorong inovasi di sektor pertahanan,” terang Fahmi.
Oleh karena itu, ia melihat kenaikan postur anggaran pertahanan Indonesia memiliki prospek positif dengan berbagai rencana yang sedang dan akan diimplementasikan. Peningkatan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2025 dinilai akan menandai langkah maju yang penting dalam modernisasi militer dan penguatan kapabilitas pertahanan.
“Sebagai Presiden ke-8 nantinya, Prabowo Subianto akan terus memegang peran kunci dalam memastikan bahwa alutsista TNI ditingkatkan sesuai dengan standar internasional, dan kesejahteraan prajurit diperhatikan dengan baik,” tutup Fahmi. (nhn)