Jakarta, IDM – Indonesia siap mengirim pasukan penjaga keamanan ke Jalur Gaza, untuk mendorong terwujudnya keamanan abadi di wilayah tersebut. Janji tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga presiden Indonesia terpilih dalam forum Shangri-La Dialogue 2024, awal bulan ini.
Shangril-La Dialogue merupakan platform dialog antarnegara yang melibatkan pejabat pemerintah, pemimpin bisnis, dan pakar keamanan untuk membahas berbagai masalah terkait keamanan global. Diadakan setiap tahun, forum ini diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS), sebuah lembaga think tank yang fokus pada masalah keamanan global, risiko politik, dan konflik militer, berbasis di London, Inggris.
Baca Juga: Kunker di Lanud Abd Saleh, KSAU Ungkap TNI AU Akan Diperkuat dengan Alutsista Baru dan Modern
Berawal dari munculnya kekhawatiran terhadap situasi keamanan dunia pascaserangan 9/11 di New York, Amerika Serikat. Sekitar 14 menteri pertahanan dan 160 delegasi berkumpul untuk berdialog di hotel Shangri-La, Singapura pada tahun 2002. Saat itu pertemuan tersebut masih bernama “Asia Security Conference”.
Bertahun-tahun kemudian, forum terus memperluas daftar undangannya dan membuka sesi dialog yang lebih banyak. Di tahun kelima sejak dibentuk, Cina ikut ambil bagian dengan mengirimkan para pejabat tingginya. Pada 2018, hampir 50 negara di dunia telah ikut serta dalam dialog tersebut. Merebaknya pandemi Covid 19, acara ini tidak digelar pada 2020 dan 2021.
Baca Juga: Indonesia Akan Terima Hibah Korvet Kelas Pohang dari Korsel, Ini Rinciannya
Pertemuan “Asia Security Conference” kini dikenal dengan Shangri-La Dialogue, namanya disesuaikan dengan tempat di mana acara tersebut kerap digelar. Pertemuan tahun 2024 adalah yang ke-21 sejak pertama kali diadakan.
Dr. Lim Tai Wei, asisten peneliti senior di National University of Singapore mengatakan, “Seiring dengan semakin banyaknya dunia multipolar, dialog Shangri-La akan memainkan peran yang sangat penting dalam mengumpulkan banyak pejabat, intelijen dan diplomatik asing untuk membahas isu-isu penting.” (CNA/ra)
