Jakarta, IDM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) berupaya mencari cara untuk mempertahankan pasukannya agar dapat tetap bertugas di Niger. Hal itu dilakukan usai junta Niger mendeklarasikan rencana untuk mencabut perjanjian kerja sama militer dengan AS.
Dilansir dari The New York Times, Sabtu (23/3), jika kerja sama militer itu sudah resmi dicabut, maka lebih dari 1.000 personel militer dan otoritas AS harus pergi meninggalkan Niger, negara yang menjadi kunci utama upaya kontraterorisme AS di wilayah Sahel selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Australia akan Sumbang $3 miliar untuk Pembangunan Kapal Selam AUKUS
Namun, menurut Celeste A. Wallander, asisten menhan AS, otoritas junta Niger hingga kini tidak menuntut AS untuk memulangkan pasukan meskipun mendeklarasikan pencabutan perjanjian militer antara kedua pihak.
“Pemerintah Niger tidak meminta atau menuntut agar militer Amerika Serikat mundur. Sebenarnya ada pesan yang cukup beragam. Kami sedang menindaklanjuti dan mencari klarifikasi,” kata Wallander.
Baca Juga: Meski Perang Masih Berlangsung, Rusia Klaim Produksi Amunisi Meningkat
Ia pun mengatakan junta Niger telah meyakinkan bahwa pasukan militer AS dilindungi dan mereka tidak akan mengambil tindakan yang dapat menimbulkan konflik. Selain itu, ia kembali menekankan kekhawatiran keputusan junta Niger untuk mempererat hubungan dengan Rusia. (bp)