Jakarta, IDM – Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) membeberkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh transisi pemerintahan Prabowo Subianto selama lima tahun kepemimpinannya, di antaranya terkait kenaikan anggaran pertahanan.
Kepala Lab 45 Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan pemenuhan anggaran pertahanan yang memadai menjadi salah satu pendukung untuk membentuk TNI yang profesional dalam menjaga keamanan negara.
“Kalau kita mau meletakkan ini dalam kebutuhan pertahanan yang kuat, stabilitas politik,.dan keamanan negara, itu (kenaikan anggaran pertahanan) mau tidak harus dilakukan,” ujar Jaleswari kepada awak media, di Jakarta, Selasa (8/10).
Baca Juga: TNI AD Siapkan Personel Terlatih untuk Hadapi Bencana Alam
Dia menyoroti pemenuhan anggaran pertahanan yang memadai nantinya harus mampu dialokasikan secara proporsional, mulai dari alutsista untuk peningkatan postur kekuatan tiga matra TNI serta kesejahteraan prajurit.
“Anggaran pertahanan kita ini tidak pernah mencapai 1 persen dari PDB. (Soal) pemenuhan anggaran pertahanan yang memadai itu bagaimana (nanti) dapat dialokasikan secara proporsional, terutama mungkin untuk alutsista dan menjaga soal profesionalisme, termasuk pendidikan, keterampilan, dan lainnya,” jelas Jaleswari.
Dia berharap pada era kepemimpinan Prabowo, anggaran pertahanan mampu mencapai 1 persen. Menurutnya, kenaikan tersebut penting dalam mencapai pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) yang harus dimiliki TNI untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
“Kita tahu (MEF) adalah acuan selama ini bagi Kementerian Pertahanan untuk bagaimana apakah TNI itu sudah mencapai target, sesuai yang sudah direncanakan. Negara memang harus memenuhi kebutuhan TNI soal anggaran pertahanan, setidaknya pemenuhan 1 persen dulu,” ungkap Jaleswari.
Baca Juga: Panglima TNI: Prajurit Harus Menguasai Alutsista Canggih
Untuk diketahui, anggaran belanja Kementerian Pertahanan pada APBN 2025 telah disepakati senilai Rp166,26 triliun, sedikit naik bila dibandingkan dengan pagu awal dalam RAPBN 2025 senilai Rp165,16 triliun.
Kebijakan strategis yang direncanakan Kementerian Pertahanan pada tahun depan antara lain mewujudkan postur pertahanan yang memenuhi standard essential force; mewujudkan SDM pertahanan yang profesional dan sejahtera; serta mewujudkan wilayah perbatasan, laut, dan udara yang bebas dari ancaman kedaulatan.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mewujudkan industri pertahanan dalam negeri, pengaruh dan peran diplomasi pertahanan di kawasan dan global serta tata kelola sistem pertahanan yang berkualitas. (at)