Jakarta, IDM – Jepang dan Filipina menandatangani perjanjian militer ‘Reciprocal Access Agreement (RAA)’, yang mengizinkan keduanya untuk saling mengerahkan pasukan sekaligus menggelar latihan gabungan.
Perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Yoko Kamikawa, yang disaksikan langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Manila pada Senin (8/7).
“RAA Jepang-Filipina adalah perjanjian yang menetapkan prosedur kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh pasukan Jepang dan Filipina ketika pasukan suatu negara mengunjungi negara lain dan menetapkan status hukum pasukan kunjungan tersebut,” tulis Kemenlu Jepang melalui Mofa.
Baca Juga: NATO Perkuat Bantuan untuk Pasukan Ukraina Tanpa Terlibat Perang
“Diharapkan akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama, seperti latihan bersama dan bantuan bencana antara Jepang dan Filipina serta meningkatkan interoperabilitas antara kekuatan kedua negara,” tambahnya.
Kesepakatan tersebut merupakan yang pertama yang ditandatangani oleh Jepang dengan negara Asia di tengah meningkatnya postur Angkatan Laut Cina di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Tujuannya untuk meningkatkan interoperabilitas sekaligus menjaga perdamaian di Indo-Pasifik, dan akan berlaku setelah diratifikasi oleh parlemen kedua negara.
“Ketika lingkungan keamanan di kawasan menjadi semakin parah, penandatanganan perjanjian penting terkait keamanan dengan Filipina, mitra strategis yang berlokasi di persimpangan strategis di jalur laut dan berbagi nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar dengan Jepang, akan semakin meningkatkan keamanan dan kerja sama pertahanan kedua negara serta mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik,” katanya.
Baca Juga: Korsel Latihan Militer di Perbatasan, Korut Sebut Sebagai Provokasi
Baik Filipina maupun Jepang, dua sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia, telah mengambil sikap tegas terhadap Cina yang seringkali bersikap provokatif di Laut Cina Selatan. Berdasarkan ketetapan arbitrase internasional pada tahun 2016, klaim sepihak Cina atas wilayah itu tidak memiliki dasar hukum. Namun, Cina menolak keputusan tersebut.
Jepang pun mendukung posisi Filipina di Laut Cina Selatan dan menyatakan keprihatinan atas tindakan Cina, termasuk insiden terbaru yang mengakibatkan kerusakan pada kapal Filipina. (bp)