Jakarta, IDM – Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan Uni Afrika telah mengecam kudeta Presiden Nigeria Mohamed Bazoum yang dilakukan oleh pihak militer. Kudeta itu menimbulkan kekacauan dan seluruh perbatasan ditutup hingga waktu yang tidak ditentukan.
Dilansir dari BBC, Jumat (28/7), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken prihatin atas situasi kudeta yang berdampak terhadap warga sipil di Nigeria. Ia pun menyerukan agar Bazoum “dibebaskan dengan segera.”
“Saya telah berbicara dengan Presiden Bazoum dan menjelaskan bahwa AS dengan tegas mendukungnya sebagai presiden Niger yang terpilih secara demokratis. Kami menyerukan pembebasannya segera,” kata Blinken.
Baca Juga: Presiden Korea Utara Pamer Rudal Balistik Jarak Jauh ke Menhan Rusia
Kemudian, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut mengecam “perubahan inkonstitusional dalam pemerintahan” di Niger. Pihaknya mengaku “sangat terganggu” atas penahanan Bazoum oleh pasukan pengawal presiden (Paspampres).
“PBB menyerukan untuk segera diakhirinya semua tindakan yang merusak prinsip-prinsip demokrasi di Niger,” kata Guterres.
Senada, Uni Afrika dan Economic Community of West African States (ECOWAS) juga mengecam penahanan Bazoum dan menegaskan bahwa mereka akan melawan segala upaya untuk menggulingkan Presiden Nigeria.
Baca Juga: Pererat Kerja Sama Pertahanan, AS akan Kirim Kapal Penjaga Pantai ke Papua Nugini
Sebelumnya, dalam sebuah siaran TV nasional Kolonel Mayor Amadou Abdramane, komandan Paspampres Nigeria mengaku telah menggulingkan Presiden Bazoum. Kini, Bazoum disebut masih ditahan di suatu tempat yang diawasi pihak militer.
“Kami, pasukan pertahanan dan keamanan Nigeria telah memutuskan untuk mengakhiri rezim (Bazoum). Perbatasan darat dan udara ditutup sampai situasi stabil,” kata Abdramane.
Baca Juga: Ukraina Klaim Lakukan Serangan Balasan Skala Besar di Wilayah Bagian Tenggara
Abdramane menjelaskan, kudeta itu dilakukan karena situasi keamanan, ekonomi dan sosial yang sangat buruk selama dibawah pemerintahan Bazoum. Ia menegaskan agar pihak luar tidak mencoba “ikut campur” menangani situasi yang sedang berlangsung.
“Ini mengikuti memburuknya situasi keamanan, dan tata kelola ekonomi dan sosial yang buruk. Semua mitra eksternal diminta tidak ikut campur,” tegasnya. (bp)