Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, mengungkapkan TNI AL berencana menambah radar pantai untuk meningkatkan kemampuan pengawasan aktivitas maritim.
“Kita akan merencanakan pembangunan stasiun radar pantai tambahan dan sistem lainnya untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan penindakan (aktivitas di laut) yang lebih efektif,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (28/4).
Saat ini TNI AL memiliki radar pantai atau Integrated Maritime Surveillance (IMSS) yang berada di Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Teknologi yang merupakan hibah dari Amerika Serikat ini berfungsi memantau pergerakan kapal secara berkala dan memperoleh data aktivitas maritim yang lebih akurat.
Baca Juga: TNI AD Minta Warga Patuh Terhadap Larangan Masuk Kawasan Latihan Militer
Melalui data yang dihasilkan oleh IMSS, TNI AL mampu menindak sejumlah pelanggaran kapal perang asing, kapal pemerintah asing, dan kapal survei asing di perbatasan laut antara Indonesia-India, perairan Kepulauan Riau, Laut Natuna Utara, dan perbatasan Indonesia-Malaysia.
“Harapannya juga nanti kita akan menyatukan radar pantai ini dengan kementerian lain yang sudah memiliki (radar pengawas pantai) seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian KKP,” kata Ali.
Untuk menjaga perairan dalam negeri, TNI AL memiliki sistem pengawasan pantai yang berjaringan dari tingkat armada hingga pusat yang dapat memantau semua kegiatan di laut teritorial Indonesia.
Baca Juga: KSAL Ungkap Pengawasan Bawah Laut Masih Bekerja Sama dengan Singapura
Sebelumnya, Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut (Askomlek KSAL) Laksamana Muda Tri Harsono sempat mengungkapkan kebutuhan TNI AL untuk mengembangkan sistem keamanan pantai di wilayah yang sulit terjangkau.
“TNI AL memerlukan adanya pengembangan sistem keamanan pantai untuk meningkatkan kewaspadaan pengamanan, khususnya di sejumlah wilayah yang menjadi titik sempit (choke point)” ungkapnya saat menghadiri focus group discussion di PT LEN, Bandung, Selasa (18/2).
Dengan pengembangan sistem keamanan pantai tersebut, menurutnya TNI AL akan lebih mudah mengawasi kegiatan di seluruh choke point yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III. (at)