Jakarta, IDM – Dinas Hukum Angkatan Laut (Diskum AL) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, membekali para prajurit TNI AL untuk menyusun peraturan perundang-undangan.
Kegiatan yang diikuti 30 peserta strata perwira TNI AL dan PNS sederajat seluruh Indonesia selama seminggu ini dibuka oleh Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut (Kadiskum AL) Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaung di Mabesal, Jakarta.
Beberapa materi yang disampaikan, yaitu seputar pemahaman UU Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, metodologi penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik perundang-undangan I, II dan III, pembentukan produk hukum di lingkungan TNI dan TNI AL serta praktek pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan.
“Secara formal, hukum yang berlaku ini, disusun dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang secara materil berisi tentang peraturan mengikat setiap orang dalam lingkungannya dan dibuat oleh pemerintah,” jelas Leonard dikutip dari keterangan Dispenal, Selasa (18/10).
“Proses penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dua kali mengalami perubahan,” tambahnya.
Leonard berharap, kegiatan ini mampu memberikan pemahaman tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengundangan minimal merencanakan dan menyusun peraturan KSAL atau peraturan pimpinan Kotama sesuai kebutuhan organisasi. (at)