Jakarta, IDM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri turut mengawal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Hal tersebut disampaikan presiden saat rapat terbatas bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua di Jayapura, Senin (20/3).
Menanggapi arahan presiden, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa TNI akan terus bersinergi bersama Polri untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satunya yaitu melalui operasi penegakan hukum.
“Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri,” jelas Yudo.
Baca Juga: Dukung Pemerintah, TNI AU Canangkan Program Pencegahan Stunting di Seluruh Jajaran Lanud
Saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua masih dirasa mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut. Meski tidak ada penambahan personel, Yudo menilai sejauh ini operasi dapat dilakukan dengan baik.
“TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini (operasi) tergelar baik dengan (pasukan) organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” jelasnya.
Selain itu, Yudo menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat (Pam) baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua.
Baca Juga: Pangdam III/Siliwangi: Menhan Prabowo Apresiasi dan Akan Kembangkan Inovasi BIOS 44 DC
“Selain Pam perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi mengingatkan untuk dapat bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program yang berada di daerah, sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua.
“Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelas Listyo.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (nhn)