IDM – Rusia ingin Pemerintah Filipina mempertimbangkan kontrak untuk membeli 16 helikopter militer yang dibatalkan oleh mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte karena khawatir akan kemungkinan sanksi dari Amerika Serikat (AS), Rabu (19/20). Bahkan, Rusia menganggap bahwa kesepakatan tersebut masih berlaku karena belum ada pemberitahuan secara resmi terkait pembatalan kontrak dari Filipina.
Dilansir dari Pna.gov.ph, sebuah laman resmi media Filipina, Rabu (19/20), Duta besar Rusia untuk Filipina Marat Pavlov mengatakan bahwa Filipina belum secara resmi mengomunikasikan keputusannya untuk mengakhiri kontrak yang ditandatangani saat pemerintahan Duterte untuk membeli 16 helikopter Mi-17 senilai $ 215 juta.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa pihak Rusia terus memenuhi semua kewajiban terkait kontrak ini dan kami menganggapnya berlaku sampai sekarang,” ujar Pavlov.
Setelah kontrak di sepakati oleh Dutere, Filipina membayar uang muka untuk pembelian Helikopter Rusia senilai $ 32.2 juta. Menurut Pavlov, Filipina tidak pernah memberikan nota diplomatik terkait pengembalian dana. Sehingga dana tersebut dipergunakan secara semestinya oleh perusahaan Rusia untuk memproduksi helikopter Mi-17.
“Secara resmi, kami tidak menerima komunikasi resmi seperti nota diplomatik. Kami tidak menerima nota apapun. Uang muka itu digunakan untuk memulai operasi perakitan. Karena kami menerima jumlah uang itu, maka kami memenuhi semua kewajiban kontrak,” ujar Pavlov.
Sementara itu, Jubir Departemen Pertahanan National Filipina Arsenio Andolong mengatakan bahwa “Filipina telah memulai pertukaran surat dan panggilan dengan Sovtechnoexport, perusahaan industry Rusia. Kedua belah pihak saling menunggu tanggapan. Begitulah status untuk saat ini.”
Dilansir dari AP, Kamis (20/10), keputusan untuk membatalkan kontrak oleh Duterte dibuat di tengah kekhawatiran tentang kemungkinan sanksi AS. Duta Besar Filipina untuk AS Jose Manuel Romualdez mengkonfirmasi keputusan Duterte yang mengakhiri kesepakatan membeli helikopter Rusia. Romualdez mengatakan AS tidak menekan Filipina untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Keputusan Duterte dianggap keputusan aman karena mempertimbangkan kondisi pada saat itu, di mana Filipina membutuhkan bantuan ekonomi setelah terdampak pandemi. Selain itu, sejak invansi Rusia ke Ukraina, negara-negara yang membeli peralatan pertahanan Rusia kemungkinan mendapat sanksi AS.
Helikopter Mi-17 merupakan jenis helikopter angkut dengan berat sekitar 11 ton dengan kapasitas angkut di dalam kabin mencapai 4 ton dan kapasitas angkut di luar kabin seperti membawa sling kargo mencapai 5 ton. Helikopter ini ideal untuk membawa berbagai keperluan logistik, SAR dan evakuasi medis. (BP)