Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, mengungkapkan TNI AL belum memiliki kemampuan untuk pengawasan bawah laut. Saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan pusat informasi gabungan (IFC) Singapura untuk pengembangan Sistem Pusat Komando dan Pengendalian (Sispuskodal).
“Kita selalu bekerja sama cukup erat dengan IFC yang ada di Singapura. Dan kita menempatkan ILO (international liaison officer) di sana, untuk ikut mengamati dan memberikan data-data apabila ada anomali kegiatan ilegal di kawasan,” ungkap Ali saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (28/4).
Ali menjelaskan, TNI AL tengah melakukan pengembangan Sispuskodal tahap satu untuk mendukung konsep pemantauan keamanan laut. Dari hasilnya, aspek pengawasan jarak jauh mencapai 50 persen sedangkan pengawasan pesisir dan teritorial 30 persen.
Baca Juga: Panglima Habema Pimpin Upacara Purna Tugas 2 Batalyon Kostrad
“Pengawasan bawah laut (masih) 0 persen,” jelasnya.
Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini TNI AL memang belum memiliki fixed sonar atau sensor yang dipasang di bawah laut. Kegunaan alat ini adalah untuk memonitor jika terdapat aktivitas kapal selam asing yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
“Kita belum memiliki sensor sama sekali, baru pengajuan ke Kementerian Pertahanan (Kemhan). Jadi, harusnya ada fixed sonar. Sehingga mungkin kelemahan kita di pendeteksian kapal selam asing yang melalui ALKI itu tidak bisa dimonitor,” kata Ali.
Baca Juga: TNI AU-RTAF Tingkatkan Pengetahuan Operasional dan Pemeliharaan Pesawat Tempur T-50
Sebelumnya pada rapat pimpinan (rapim) TNI AL, Februari lalu, Ali sempat mengemukakan pembahasan kebutuhan sensor bawah laut untuk ditempatkan di ALKI I, II, dan III. Hal tersebut bertujuan mendukung penguatan pengamanan terhadap delapan titik sempit jalur pelayaran (choke point) di tiga wilayah ALKI.
Kemudian, Ali menyebutkan juga menyebutkan TNI AL bakal memperkuat masing-masing Puskodal dan bersinergi dengan kementerian serta lembaga terkait yang juga memiliki sensor maupun pos pengawas, agar dapat mengawasi seluruh perairan Indonesia, termasuk delapan choke point tersebut. (at)