Jakarta, IDM – Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan rencana pembangunan kekuatan wilayah pertahanan di laut Indonesia dengan menempatkan peluru kendali atau rudal.
Hal tersebut, kata Donny tertuang dalam kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024 sesuai Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2022 tentang sinkronisasi gelar kekuatan TNI di seluruh NKRI.
“Pada pasal 3, disebutkan pembangunan wilayah pertahanan di laut dengan menempatkan rudal di selat strategis (choke points) sesuai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III,” ungkap Donny dalam sambutannya di acara seminar Dinas Sejarah TNI AL, Jakarta, Senin (8/7).
Baca Juga: Sidak, TNI AD Periksa Riwayat Transaksi Keuangan Prajurit
Selain rudal, Donny juga memaparkan mengenai peningkatan kemampuan kapal perang TNI AL. Kemudian, penguatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, II, dan III serta Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI.
“Lalu, rencana sistem senjata armada terpadu (SSAT) di wilayah Natuna, Saumlaki, Merauke, dan Biak dilengkapi dengan kekuatan sensor terintegrasi,” paparnya.
Selain itu, pembangunan dan pengembangan pangkalan militer, khususnya di wilayah Natuna sebagai pertahanan juga berperan sangat penting untuk keberlangsungan hidup negara, terutama dalam menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan atau ancaman dari luar.
Baca Juga: Dankormar Ingin Marinir Punya Batalyon di Pulau Terluar: Sedang Kaji Usulan
“Pembangunan pangkalan militer di Natuna untuk melindungi sumber daya alam di kawasan tersebut,” katanya.
Kemudian, dalam pasal 2 di peraturan presiden nomor 8 tahun 2021 tersebut juga diperlukan pengembangan dan penerapan konsep pertahanan pulau-pulau besar, pembangunan postur TNI, revitalisasi industri pertahanan, meningkatkan kerja sama internasionalndi bidang pertahanan, dan peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter.
“Hal tersebut untuk mewujudkan wilayah pertahanan yang berorientasi Indonesia sentris dan utamakan pembangunan di daerah perbatasan, daerah rawan konflik, pulau terpencil dan terluar atau terdepan,” ujar Donny. (at)