Jakarta, IDM – Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyampaikan, jelang tahun politik TNI AD wajib bersikap netral sehingga tidak terkontaminasi dengan pihak, kelompok, dan calon presiden manapun.
Hal tersebut disampaikan Dudung usai dikukuhkan sebagai Guru Besar Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) oleh Jenderal (Purn) A.M Hendropriyono yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (7/11).
“Pimpinan TNI Angkatan Darat di tahun politik ini seharusnya dan menurut saya wajib bahwa TNI pada umumnya, dan TNI Angkatan Darat pada khususnya harus netral. Karena memang TNI itu sebagai unsur keamanan, unsur pengamanan pada saat nanti pemilu. Sehingga TNI harus tetap netral dan tegak lurus loyalitas kepada pimpinan nasional,” pesan Dudung.
Baca Juga: Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina, Pesawat Hercules TNI AU Berhasil Mendarat di Mesir
Usai dikukuhkan, Dudung yang menjadi jenderal aktif pertama yang mendapatkan gelar Guru Besar kemudian memberikan orasi dengan tema ‘Pengaruh Geopolitik dan Geostrategi kepada Kepemimpinan TNI Angkatan Darat dalam Rangka Ketahanan Nasional’. Dudung menyebut bahwa salah satu poin paparannya adalah kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini dibilang cukup rentan.
“Salah satu faktor dominan yang menyebabkan kerentanan itu adalah pesatnya teknologi informasi dari media digital yang tidak dibarengi dengan kepedulian dan tanggung jawab moral,” ucapnya.
Akibatnya, lanjut Dudung, dapat menyebabkan fragmentasi atau perpecahan dalam masyarakat yang dipicu dari ujaran kebencian atau hate speech dan hoaks yang disebarkan dengan mudah melalui media sosial.
“Praktik tersebut semakin dipermudah lagi dengan kemajuan Artificial Intelligence dan akses internet yang telah menjangkau 70 persen dari total penduduk. Oleh karena itu konsep ancaman saat ini tidak hanya berupa militer saja tetapi juga serangan siber dan operasi informasi yang menyasar aspek kognitif manusia,” terang Dudung.
Baca Juga: Mengabdi Selama 33 Tahun, Pelda Wikarta Dijuluki “Bapak Kostrad Sejati”
Hal ini, menurutnya, sejalan dengan tiga dimensi perang, yaitu dimensi fisik, virtual, dan kognitif atau dalam istilah populer disebut virtual societal warfare. Di mana masyarakat di negara sasaran diserang dengan kognitif melalui media virtual sehingga terjadi perpecahan dalam masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.
“Oleh karena itu dibutuhkan manusia-manusia Indonesia yang tangguh dan unggul baik dalam organisasi militer maupun sipil. Untuk itu di setiap level pendidikan perlu adanya pelajaran tentang mencintai keberagaman dan menghargai perbedaan serta kontribusi setiap warga negara terhadap kemajuan bangsa sesuai proporsi masing-masing,” kata Dudung.
“Implementasi tentang ketahanan nasional ini harus dipahami oleh seluruh prajurit dan tentunya juga disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan pemantapan nilai-nilai ketahanan nasional di hadapan para prajurit dapat menularkan semangat kemajuan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya,” lanjut Dudung. (nhn)