Jakarta, IDM – Kelompok ekonomi Afrika Barat atau ECOWAS menyerukan agar kudeta militer di Nigeria segera dihentikan. Mereka menegaskan akan ikut intervensi militer jika sistem konstitusional belum kembali ke keaadan semula dalam satu minggu kedepan.
Dilansir dari DW, Selasa (1/8), ECOWAS menegaskan agar pihak militer Nigeria melakukan pembebasan segera Presiden Mohamed Bazoum, yang ditangkap dan ditahan sejak kudeta berlangsung pada beberapa waktu lalu. ECOWAS pun mengancam akan mengambil ‘tindakan yang diperlukan’ demi mengembalikan keadaan damai seperti semula.
“Jika tuntutan pihak berwenang tidak dipenuhi dalam satu minggu, kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memulihkan tatanan konstitusional di Republik Niger,” kata Omar Alieu Touray, Presiden Komisi ECOWAS.
Baca Juga: Moskow Diserang Drone, Zelensky: Ukraina Semakin Kuat
Kelompok yang terdiri dari 15 negara di Afrika tersebut secara khusus mengancam kudeta militer, yang dipimpin oleh Jenderal Abdourahmane Tchiani, dengan penggunaan kekuatan. Namun, pengamat Ulf Laessing menilai, ECOWAS tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan intervensi militer.
“Menurut saya itu bukan pilihan yang realistis. ECOWAS tidak memiliki sarana militer untuk melancarkan operasi di Niger,” kata Laessing.
Lebih lanjut, Laessing menjelaskan, intervensi militer ECOWAS kemungkinan besar akan memperburuk situasi jika gagal dilakukan. Sebab, junta militer Nigeria memiliki pasukan darat yang cukup banyak untuk menghadapi kelompok tersebut.
Baca Juga: Gelar Parade Angkatan Laut, Putin: Rusia Akan Tambah 30 Armada Kapal
ECOWAS juga disebut telah kehilangan kredibilitas karena bereaksi secara tidak konsisten terhadap beberapa kudeta di wilayah Afrika. Sehingga, pihak Nigeria pun akan memandang sebelah mata kemampuan dari kelompok tersebut.
“Di Mali mereka memberlakukan sanksi ekonomi. Dalam kasus negara lain, seperti Burkina Faso, mereka tidak melakukan apa-apa,” katanya.
Sementara, konsekuensi dari kudeta militer itu telah mulai dirasakan oleh warga sipil Nigeria. Sebab, beberapa pihak seperti Jerman dan Uni Eropa telah menangguhkan bantuan keuangan maupun kerja sama pembangunan. (bp)