Jakarta, IDM – TNI dari 1604/Kupang fokus menyelesaikan patok batas RI-RDTL di Wilayah Naktuka yang menjadi sengketa. Menurut Dandim 1604/Kupang Kolonel Inf Wiwit Jalu Wibowo, permasalahan patok ini harus cepat diselesaikan agar masyarakat Indonesia bisa mengelola lahan tersebut.
Dilansir keterangan dari Pendam IX/Udayana langkah yang dilakukan yaitu melakukan kunjungan ke tokoh adat di Desa Netemnanu, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, pada Rabu (28/8/2024).
Baca Juga: Latgabma Keris Woomera 2024, Australia Siapkan Kapal Induk Helikopter
“Dandim mengunjungi Bapak Raianu Oktavianus Mikhael Kameo, seorang tokoh adat yang mewakili keturunan Raja Amfoang. Sengketa perbatasan antara RI dan RDTL, khususnya di wilayah Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan ini,” bunyi keterangan Pendam IX/Udayana dikutip, Jumat, (30/8).
Lebih lanjut dikatakan dalam pertemuan tersebut, Tom Kameo menjelaskan tentang sejarah pembagian pulau Timor menjadi empat kerajaan, yaitu Kerajaan Ambeno dan Liurai di Timor Leste (RDTL) serta Kerajaan Sonbai dan Amfoang di Republik Indonesia (RI).
Baca Juga: KTT Indonesia-Afrika, 4 KRI Jaga Keamanan Selat Bali dan Lombok
Untuk diketahui, proses penyelesaian sengketa perbatasan ini telah melibatkan pertemuan para raja dari keempat kerajaan pada tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat, serta pada 10 Agustus 2019 di Hotel Aston Kupang, NTT.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membagi lahan sengketa seluas 1.049 hektar menjadi dua bagian yang akan dikelola oleh masyarakat dari kedua negara.
Meski perjanjian batas telah ditandatangani, hingga saat ini pemasangan patok batas di wilayah Naktuka belum juga terlaksana. Kondisi ini menyebabkan keraguan di kalangan masyarakat RI dalam mengelola lahan tersebut.
Baca Juga: Dampingi Panglima TNI, KSAD Tinjau Penerjunan Pasukan Jepang di Super Garuda Shield 2024
“Bapak Tom Kameo berharap agar Dandim 1604/Kupang dapat memfasilitasi penyampaian hal ini kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar pemasangan patok batas segera dilaksanakan,” tulis Pendam IX/Udayana.
Dandim 1604/Kupang, Kolonel Inf Wiwit Jalu Wibowo, menegaskan komitmennya untuk membantu menyampaikan aspirasi ini kepada pihak terkait, demi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. (rr)