Jakarta, IDM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berkomentar terkait pro dan kontra jabatan dwifungsi pada Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang masih bergulir.
Menurutnya jika revisi UU tersebut berlaku banyak prajurit TNI yang mempunyai potensi untuk bisa merealisasikan ilmu yang dimiliki. Namun tetap semuanya melalui seleksi yang ketat.
Baca Juga: Pitch Black 2024, Aksi Pesawat Tempur F-16 TNI AU dalam Latihan Disimilar Basic Fighter Maneuver
“Jadi kalau dibilang kita (prajurit TNI) memang punya banyak potensi dan jika ditempatkan pada suatu tempat pasti kan ada seleksinya yang ketat berdasarkan kemampuan,” kata Maruli di Mabesad, Selasa, (16/7).
Ia menjelaskan potensi ini didapatkan dari berbagai dasar pendidikan lain, selain di lembaga TNI. Menurutnya banyak prajurit TNI yang memiliki background pendidikan seperti di ekonomi, hukum dan lainnya.
“Saya contohkan, saya sendiri punya background S2 lulusan Amerika, community economic development. Saya sudah praktekan ilmu saya di dunia militer, sudah membuat konsep bagaimana membuka lahan, bagaimana sistem pengairan di daerah-daerah, kami sudah lakukan, karena saya punya background, begitupun teman-teman TNI lainnya,” kata Maruli.
Baca Juga: Berlayar ke Australia, KRI Dorang Ikuti Latma Cassoex 2024 Akhir Juli
Lebih lanjut kata Meruli kelebihan lain yang dimiliki prajurit-prajurit TNI adalah menguasai teritorial negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
“Teman-teman saya di tentara ini sudah tour of duty, tour of area, mereka mengerti banyak dari Sabang sampai Merauke, jadi kalau misalnya ada pembangunan di daerah mana, tentara lebih banyak mengerti karena doktrin tentara kita ada teritorial, kita mengerti. Selama ini yang mengerjakan di daerah, membantu Kementerian Kesehatan kita lakukan, sudah sampai kemarin puncaknya di Covid, termasuk mengenai pertanian, teman-teman sudah lihat sendiri kita bisa membantu mengerjakan dengan fasilitas kita. Nah, pengalaman-pengalaman ini kan bisa digunakan,” tutup Maruli. (rr)