IDM – Presiden Cina Xi Jinping diisukan menjadi tahanan rumah, bahkan dikudeta oleh pihak militer. Isu ini berkembang pesat di media sosial twitter selama akhir pekan. Munculnya isu tersebut menambah ketegangan Cina menjelang kongres nasional setiap lima tahun yang akan digelar oleh Partai Komunis Cina pada bulan depan.
Frasa #ChinaCoup atau kudeta Cina menjadi tren di media sosial setelah puluhan ribu pengguna Twitter menyebarkan desas-desus bahwa Xi Jinping ditahan dan digulingkan oleh Tentara Cina. Isu ini berkembang ketika sebuah media Cina, NTDTV, Jumat (23/9), menyebarkan berita bahwa “Berbagai bandara di Cina membatalkan penerbangan dalam skala besar, dengan tingkat pembatalan keseluruhan hampir 60%. Pembatalan penerbangan besar-besaran ini diperintahkan oleh militer.” Dengan kata lain, militer telah mengambil alih kontrol penerbangan tersebut sebagai bagian dari kudeta.
Kemudian, muncul cuitan di Twitter Jennifer Zeng, Jumat (23/9), ia menyebarkan sebuah video yang menunjukkan bahwa kendaraan militer Tentara Cina melakukan konvoi sepanjang 80 km dari Huanlai ke kota Zhangjiakou, Cina. Namun dalam video berdurasi satu menit tersebut, tidak dapat dipastikan bahwa konvoi militer itu memang membentang sejauh 80 km.
Drew Thompson yang merupakan mantan pejabat Departemen Pertahanan AS untuk China, Taiwan dan Mongolia menggambarkan desas-desus tersebut tidaklah benar. Dalam Twitternya, Sabtu (24/9), ia mengatakan bahwa “Rumor Xi Jinping telah ditangkap muncul karena ini adalah momen politik yang sensitif di Cina, dan pengadilan (vonis) baru-baru ini terhadap pejabat senior yang sudah lama menjabat menciptakan efek rumah kaca.”
Saat ini, situasi politik Cina dianggap sensitif karena adanya sekelompok pejabat Cina yang di penjara oleh Xi karena korupsi. Ditambah lagi, hal ini dilakukan menjelang Kongres Nasional, sebuah peristiwa politik terpenting dalam dekade, ketika Partai Komunis Cina menentukan pemimpin berikutnya. Dilansir dari The Guardian, Senin (26/9), Xi diperkirakan akan diangkat kembali sebagai pemimpin partai dan komisi militer pada pertemuan tersebut, setelah ia menghapus peraturan maksimal dua masa jabatan pada 2018 dan melancarkan kampanye anti-korupsi selama bertahun-tahun yang juga menargetkan banyak lawan politik. (BP)