Menhan Cina Sebut Reunifikasi Damai dengan Taiwan Kian Terkikis

Jakarta, IDM – Menteri Pertahanan (Menhan) Cina Dong Jun mengatakan bahwa prospek reunifikasi damai dengan Taiwan semakin 'terkikis' karena tindakan separatis Taiwan dan kekuatan eksternal.

Dilansir dari Reuters, Senin (3/6), pernyataan itu ia ungkapkan saat ISS Shangri-La Dialogue di Singapura pada beberapa waktu lalu. Menurutnya, Partai Progresif Demokratik (Democratic Progressive Party) yang berkuasa di Taiwan secara bertahap melakukan separatisme dan bertekad menghapus identitas Cina.

“Para separatis tersebut baru-baru ini melontarkan pernyataan fanatik yang menunjukkan pengkhianatan mereka terhadap bangsa Cina dan nenek moyang mereka,” ujarnya.

Baca Juga: Korut akan Berhenti Kirim Balon Pembawa Sampah ke Korsel, Ini Alasannya

Cina memandang Taiwan sebagai bagian dari negaranya. Pada bulan lalu, militer Cina menggelar latihan perang di sekitar Taiwan sebagai bentuk kecaman usai pelantikan Presiden Lai Ching-te pada 20 Mei.

Lebih lanjut, Dong Jun menilai terdapat kekuatan asing yang ikut campur dan memperkuat kelompok separatis Taiwan. Meskipun Cina berkomitmen untuk melakukan reunifikasi secara damai dengan Taiwan, kata dia, kekuatan militer akan tetap siap siaga demi menegakkan reunifikasi.

“Kami akan mengambil tindakan tegas untuk mengekang kemerdekaan Taiwan dan memastikan rencana seperti itu tidak akan pernah berhasil. Kami sangat yakin dengan kemampuan kami untuk menghalangi kemerdekaan Taiwan," imbuhnya.

Baca Juga: Perdana Menteri Israel Tak Ingin Gencatan Senjata Permanen Jika Hamas Masih Berkuasa

Salah satu pihak asing yang Dong maksud adalah Amerika Serikat (AS), yang aktif menjual senjata ke Taiwan meskipun keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

“Mereka menjual banyak senjata ke Taiwan. Perilaku seperti ini mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan kemerdekaan Taiwan dan membuat mereka menjadi sangat agresif. Saya pikir kita sudah jelas bahwa tujuan sebenarnya kekuatan asing adalah menggunakan Taiwan untuk membendung Cina," pungkasnya. (bp)