Jakarta, IDM – Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji meluncurkan buku bertajuk ‘Memoar Jejak Langkah Sang Perwira: Pengambilan Keputusan di antara Ketidakpastian’ di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa (12/11).
Lewat karyanya, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) 2019-2020 itu membagikan kisah hidupnya yang berjalan sangat dinamis. Dimulai dari kehidupan masa kecil yang tidak mudah, kemudian menjadi perwira hingga purna tugas dan kini mengisi sejumlah jabatan, salah satunya Ketua Umum Olahraga Shorinji Kempo Indonesia.
Agus menjelaskan bahwa buku setebal 202 halaman ini secara garis besar bicara soal pengalamannya sebagai pimpinan dan pembantu menteri. Ia juga menuturkan sejumlah rekomendasi untuk generasi selanjutnya.
Baca Juga: Unit Pertama Kapal PPA Italia Datang ke Indonesia Awal 2025
“Buku ini saya tulis berkaitan dengan hidup saya, tapi fokus yang saya ambil adalah bahwa setiap pemimpin harus bisa mengambil keputusan,” kata Agus.
“Maka tema yang saya angkat dalam buku ini adalah pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian, dimulai dari saya letnan dua sampai bintang tiga, sampai terakhir purna tugas,” sambungnya.
Salah satu situasi tidak pasti yang pernah ia alami adalah saat menjabat sebagai Sestama Bakamla sekitar tahun 2016. Kala itu, ia yang baru dilantik beberapa hari, mesti menghadapi badan yang dipimpinya terjaring OTT KPK.
Baca Juga: Rencana Pembangunan Scorpene, KSAL: Unit Pertama di Prancis, Kedua di Indonesia
“Ketika saya di Bakamla, saya tanggal 10 Desember menjabat (sebagai Sestama), tanggal 14 Desember terjadi OTT KPK. Saya harus bisa mengambil keputusan yang sulit walau barangkali tidak populer,” jelas Agus.
“Contohnya adalah alokasi anggaran yang harusnya sudah disdistribusi, saya stop semua. Karena kalau tidak saya stop, itu akan merugikan keuangan negara,” tambahnya.
‘Memoar Jejak Langkah Sang Perwira: Pengambilan Keputusan di antara Ketidakpastian’ merupakan karya ketujuh yang berhasil ia rampungkan. Beberapa buku lain yang ia terbitkan adalah ‘Alutsista dan Poros Maritim Dunia’ (2016); ‘Diplomasi Maritim untuk Kedaulatan Indonesia’ (2017) dan ‘Arah Kemandirian Pertahanan’ (2022). (un)