Jakarta, IDM – Kodam IV/Diponegoro mengerahkan sekitar 1000 personelnya untuk mengamankan konflik di kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Menurut keterangan Pendam IV/Diponegoro yang dikutip dari instagram @kodam_diponegoro, Selasa, (9/7), pengerahan ini merupakan bagian dari Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Kodam IV/Diponegoro Tahun 2024.
“Kegiatan simulasi latihan penanganan konflik yang melibatkan banyak massa ini menjadi sorotan utama, bukan hanya karena skalanya yang besar, tetapi juga karena menunjukkan komitmen kuat Kodam IV/Diponegoro dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Tengah,” tulis keterangan Pendam IV/Diponegoro.
Baca Juga: Jelang Latma Manyar Indopura, Danlanud Roesmin Nurjadin Terima Kunjungan Kehormatan Delegasi RSAF
Lebih lanjut dijelaskan latihan ini bukan sekadar simulasi biasa, melainkan sebuah gambaran nyata dari situasi yang mungkin dihadapi prajurit di lapangan. Skenario latihan yang mengasumsikan aksi unjuk rasa yang berujung anarkisme dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kompleksitas dan dinamika konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat.
“Para prajurit dihadapkan pada berbagai situasi yang menantang, seperti mengamankan massa, menangani provokasi, dan melakukan negosiasi dengan para demonstran. Melalui latihan ini, mereka mengasah kemampuan taktis, strategi, dan kepemimpinan dalam menangani konflik sosial dengan tepat dan terukur,” tambah keterangan Pendam IV/Diponegoro.
Latihan ini tidak hanya melibatkan prajurit Kodam IV/Diponegoro, tetapi juga berbagai instansi terkait seperti Polda Jateng, Pemprov Jateng, Satpol PP dan stakeholder terkait.
Baca Juga: Marinir Indonesia-Amerika Buka Latma Platex 2024 di Situbondo, Latih Peperangan Operasi Amfibi
Sinergi dan koordinasi antar instansi ini menjadi kunci dalam penanganan konflik sosial yang efektif dan efisien. Setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, namun dengan bekerja sama, mereka dapat mencapai tujuan yang sama, yaitu memulihkan keamanan dan ketertiban umum.
“Latihan ini tidak hanya fokus pada penanganan konflik sosial, tetapi juga pada upaya pencegahannya. Para prajurit dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang akar-akar konflik sosial, sehingga mereka dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum konflik tersebut terjadi,” tutup Pendam IV/Diponegoro. (rr)