Jakarta, IDM – Panglima Kodam VI/Mlw, Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo mengingatkan prajuritnya yang bertugas di Papua untuk memperlakukan anggota/simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ditangkap atau dicurigai sesuai prosedur hukum.
“Prosedur gerakan prajurit di luar pos dalam hubungan kelompok harus diperhatiian, termasuk perlakuan jika menangkap masyarakat yang dicurigai sebagai simpatisan OPM maupun tertangkap tangan melakukan tindak pidana, harus disesuaikan dengan prosedur hukum,” kata Pangdam saat memberikan pengarahan kepada Personil Satgas Yonif 614/Rjp yang akan melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG di Cilodong, Jumat, (21/6).
Baca Juga: Wakil KSAU: Logistik Menjadi Komponen Penting yang Mendukung Kekuatan dan Kesiapan Operasional
Lebih lanjut Pangdam mengingatkan agar para Danpos tidak tergiur dengan banyaknya godaan yang bersifat negatif yang dapat menyebabkan kelengahan. Setiap pos wajib menjaga kesiapsiagaan karena pos akan selalu terlihat dan terpantau oleh musuh.
“Ketentuan masyarakat yang melaksanakan anjangsana ke Pos TNI harus disesuaikan prosedur pengamanan di pos, namun tidak mengabaikan sikap humanis. Kesiapsiagaan jaga Pos yang menjadi mata dan telinga anggota pos harus selalu terjaga,” kata Pangdam.
Baca Juga: Dinas Psikologi TNI AL Ungkap 4 Cara Pencegahan Judi Online bagi Prajurit
Terakhir sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan Kewilayahan, kata Pangdam kegiatan teritorial dengan masyarakat juga menjadi poin penting. Para prajurit menurutnya harus bersikap baik-baik dengan masyarakat di sekitar pos dan setiap pos harus dapat menjadi bagian solusi atas kesulitan masyarakat di sekitar pos.
“Kuasai juga teknologi dan mampu mengkolaborasikan dengan taktik dan teknik TNI di lapangan,” tutup Pangdam. (rr)