Jakarta, IDM – Laporan tahunan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak-anak yang terjebak dalam konflik meningkat ke ‘titik ekstrim’ pada tahun 2023.
Dilansir dari Un.org, laman resmi PBB, terdapat lebih dari 30.705 pelanggaran terhadap anak-anak pada tahun 2023 yang telah dicatat oleh PBB. Rinciannya yaitu sebanyak 5.301 anak-anak tewas dan 6.348 cedera. Kemudian, terdapat 8.655 kasus anak-anak direkrut dan dimanfaatkan dalam konflik, 5.205 penolakan akses kemanusiaan, dan 4.356 kasus penculikan.
Baca Juga: Pentingnya Industri Radar Nasional Bagi Pertahanan dan Perekonomian Indonesia
“Pada tahun 2023, kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata mencapai tingkat ekstrim, dengan peningkatan pelanggaran berat sebesar 21%,” tulis laporan tersebut.
Meskipun kelompok militan bertanggung jawab atas hampir 50 persen pelanggaran tersebut, laporan itu mengatakan bahwa “pasukan pemerintah adalah pelaku utama pembunuhan dan pencederaan anak-anak, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan.”
Perang antara Israel dan Hamas di Gaza merupakan menyebab meroketnya pelanggaran berat terhadap anak-anak, terutama akibat penggunaan senjata peledak di wilayah berpenduduk padat di Gaza.
Baca Juga: Mengenal Brigade Komposit, Pasukan Perdamaian Indonesia yang Siap Dikirim ke Palestina
Laporan itu mengungkapkan, terdapat 5.698 pelanggaran berat terhadap anak-anak yang dilakukan oleh pasukan Israel, 116 dilakukan oleh Hamas, 58 dilakukan oleh pelaku yang tidak diketahui identitasnya, 51 dilakukan oleh pemukim Israel, 21 dilakukan oleh Islamic Jihad, 13 dilakukan oleh individu Palestina dan sisanya dilakukan oleh pasukan otoritas Palestina.
“Saya mendesak semua pihak yang berkonflik untuk segera mengakhiri dan mencegah pelanggaran berat terhadap anak-anak dan segera terlibat dengan Perwakilan Khusus dan kelompok kerja PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata di lapangan, berdasarkan surat-surat yang sebelumnya ditujukan oleh Israel, Hamas, dan Islamic Jihad,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (bp)