Jakarta, IDM – Judi daring (judi online, red-judol) belakangan menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Efeknya yang berdampak negatif kini tidak hanya menyasar dari kalangan sipil saja, melainkan instansi Tentara Nasional Indonesia.
Tercatat beberapa kasus terjadi dalam tiga bulan terakhir menimpa Lettu Laut (K) Eko Damara prajurit dari Batalyon Kesehatan (Yonkes) 1 Marinir yang meninggal bunuh diri di Yahukimo akibat menumpuknya utang judi daringl.
Berikutnya Prada PS, prajurit Batalyon Kesehatan (Yonkes) Divisi Infanteri (Divif) 1 Kostrad yang diduga gantung diri akibat kasus yang sama dan terbaru adalah oknum perwira TNI inisial Letda R kini diperiksa terkait kasus dugaan penggelapan uang satuannya Rp 876 juta di Brigif 3/TBS, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), untuk bermain judi online.
Menanggapi situasi darurat judi daring, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online lintas kementerian/lembaga untuk menangani “penyakit” di kalangan aparatur negara ini.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto ditunjuk sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online tersebut. Sementara itu posisi Wakil Ketua Satgas diisi oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.
Baca Juga: Kopaska Gelar Kursus Peperangan Laut Khusus untuk Sat-81 dan Satbravo
Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, Satgas ini pun langsung tancap gas. Beberapa langkah pun diambil yaitu menindaklanjuti temuan PPATK soal 5.000 rekening yang diblokir terkait judi online.
Bahkan Hadi meminta TNI mengerahkan Babinsa untuk memberantas penyebaran jual beli rekening judi online (judol) di masyarakat. Menurut Hadi, para pelaku memiliki modus yaitu datang ke kampung-kampung, ke desa desa untuk merayu warga membuka rekening online.
“Oleh sebab itu, saya minta kepada Wakabareskrim termasuk Wakapuspom TNI agar membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut dengan mengerahkan para Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” kata Hadi di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, (19/6).
Berikutnya Hadi pun meminta TNI dan Polri untuk mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengecek minimarket-minimarket yang terindikasi menyediakan top up untuk judi online.
“Sasarannya yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up game online yang terafiliasi, karena pengisian pulsa di minimarket kan bisa juga pulsa bukan untuk permainan judi online. Namun apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya atau account nya terlihat,” kata Hadi.
Baca Juga: Lulus Summa Cumlaude, Dua Perwira TNI AD Terima Penghargaan di Rabdan Academy
Rekening Anggota TNI dan Keluarga Dimonitoring
Sejalan dengan langkah pemerintah, TNI juga mengambil beberapa langkah terkait maraknya judol di lingkungan mereka.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar yang dihubungi beberapa waktu lalu memastikan pihaknya bergerak tak hanya melalui pembinaan mental (bintal) dan fungsi komando, tetapi TNI juga menyebarkan informasi via media tentang bahaya judol.
“Selain itu pengawasan melekat terhadap keuangan anggota dan keluarganya sehingga bisa dimonitor dan diantisipasi jika ada indikasi terlibat judi online,” kata Gumilar.
Lebih lanjut ia pun memastikan maraknya kasus ini tidak terkait ekonomi atau kesejahteraan prajurit. Menurutnya judol marak karena pengaruh lingkungan dan lemahnya mental dan iman.
“Oleh karena itu, keharmonisan keluarga yang perlu ditimbulkan sehingga dapat mencegah dari pengaruh judi online,” kata Gumilar.
Selain itu untuk memunculkan efek jera, pihaknya juga akan memberikan hukuman dalam disiplin militer.
“Prajurit yang terlibat judol dapat diproses kumplin (melanggar Perpang 44/2015 tentang Hukum Disiplin Militer) dan dapat dijatuhi Pidana (melanggar pasal 303 KUHP dan Pasal 45 dan 27 UU ITE),” jelas Gumilar.
Sediakan Konseling dan Materi Finansial bagi Prajurit yang Kecanduan Judol
Pengamat pertahanan Gilang Faiz Pangestu menilai, ada banyak faktor yang melatarbelakangi seorang prajurit akhirnya terjerumus judi daring. Di antaranya adalah faktor kebosanan setelah jam kerja. Selain itu masalah kesejahteraan prajurit juga menjadi indikator yang cukup signifikan.
Baca Juga: Dandenkom Perhubungan Kostrad Tekankan Keimanan, Profesionalisme, dan Bahaya Judi Daring
“untuk sementara faktor kesejahteraan dikarenakan beberapa oknum ini memiliki masalah keuangan di luar kedinasan dan melihat judi online sebagai jalan pintas karena mungkin sebagian besar sudah menggadaikan SK dan tidak ada jalan lain kecuali judi online,” ujar Gilang kepada Indonesia Defense, Jumat (21/6).
Gilang mengusulkan, langkah yang bisa ditempuh pihak TNI agar dapat melakukan pengetatan pengawasan setelah jam dinas dan pembatasan pengoperasian gawai sementara
“Sementara langkah panjangnya pemberian materi keuangan oleh satuan-satuan bisa menjadi solusi bagi para personel TNI sehingga bisa memberikan pencerahan dalam literasi keuangan,” ucapnya.
Di sisi lain, lanjut Gilang, langkah cepat juga perlu diperhatikan untuk menekan bahkan menghilangkan pemain judol di kalangan prajurit. Salah satunya dengan melakukan razia gawai oleh satuan POM dan intel lalu dilanjut dengan membuka layanan sejenis call center atau konseling bagi prajurit di satuan masing² dgn memanfaatkan satuan psikologi untuk memberikan layanan bebas dari kecanduan judol dan jika melapor ke layanan ini juga pastikan tidak ada persekusi karena tujuannya membantu untuk sembuh dari kecanduan.
“Kemudian dengan perintah harian Panglima juga harus bisa mengakomodir layanan tersebut dengan juga memperhatikan punishment bagi para oknum yang menggunakan uang satuan dan juga untuk diperhatikan melakukan pemberdayaan bagi para istri tentara agar berani untuk melapor semisal para suami melakukan judol di rumah,” jelas Gilang. (rr/nhn)