Jakarta, IDM – Komandan KRI Diponegoro-365, Letkol Laut (P) Wirasetyo Haprabu mengungkap terbatasnya ruang gerak menjadi tantangan tersulit saat menghadapi peningkatan eskalasi konflik di Lebanon jelang akhir tahun 2024.
Hal tersebut Haprabu beberkan usai Satgas Maritim Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-O UNIFIL yang dipimpinnya menjalankan misi perdamaian selama 12 bulan di perairan Lebanon.
“Tantangan tersulit, kita enggak bisa kemana-mana. Kita terbatas ruang geraknya, dan tuntutan dari MTF semakin tinggi, kita harus mengawasi udara; kita harus melewati permukaan, tugas kita jadi semakin berat,” kata Haprabu di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (18/2).
Baca Juga: Dibuka oleh Danlanud Adi Soemarmo, Ratusan Prasis Semaba PK TNI AU A-54 Ikuti Latganda
Lebih rinci, Haprabu memaparkan ruang lingkup MTF di Lebanon adalah beroperasi di Laut Mediterania. Ia menjelaskan selama eskalasi meningkat, tugas MTF dalam melakukan hailing kapal menjadi semakin padat.
“Jadi selama di sana, ketika eskalasi meningkat, tugas kami menghailing kapal yang keluar masuk sesuai mandat, kapal yang keluar masuk pelabuhan Beirut atau Tripoli ataupun pelabuhan manapun yang sepanjang pantai Lebanon, itu harus kita hailing,” tuturnya.
Haprabu pun menjelaskan hailing kapal yang dimaksud adalah proses mencegat, menginterogasi dan mengiriman hasilnya kepada Lebanese Armed Force (LAF) Navy selaku Maritime Interdiction Operation (MIO) Commander.
“Kita intercept, kita memberi foto, kita ambil foto depan; belakang; samping, segala macam, data-data apa yang dibutuhkan oleh MTF dalam hal ini ataupun LAF Navy sebagai MIO Commander,” terang Haprabu.
Baca Juga: PMPP TNI Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pengiriman Pasukan Perdamaian
Kemudian setelah data tersebut disampaikan, Satgas MTF TNI UNIFIL sebagai bagian dari PBB yang bertugas membantu menjaga garis pantai Lebanon, akan menerima arahan lebih lanjut dari LAF Navy.
“Jadi kita hailing, kita laporkan kepada MTF ataupun kepada LAF Navy, kemudian aksi apa berikutnya oleh LAF Navy nanti akan di-assessment,” jelas Haprabu.
“Apakah ini perlu kita melaksanakan boarding lebih jauh? perlu kita on board? kita periksa satu persatu atau tidak, itu kewenangan dari LAF Navy,” tambahnya. (un)