Jakarta, IDM – Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra memimpin rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut pembayaran program pengembangan pesawat KFX/IFX atau yang dikenal dengan sebutan KF-21/Boramae/IF-X di Kementerian Pertahanan, Jumat (27/1).
Pertemuan yang dilakukan secara daring ini sehubungan dengan posisi Wamenhan sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga diikuti oleh representasi dari struktur organisasi KKIP.
Sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk terus melanjutkan program kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan ini, Herindra pun kembali menegaskan bahwa program pengembangan KFX/IFX merupakan program nasional, sehingga komitmen terhadap mekanisme Cost Share Agreement (CSA) seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh Kementerian yang terkait.
Adapun Kementerian terkait sebagaimana merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 136/2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek, Panglima TNI, dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Masih merujuk pada Perpres No. 136/2014, yaitu Bab V tentang Pendanaan (Pasal 23), maka pendanaan bagi CSA ini dibebankan kepada APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Baca: Kadispsiad Baru Jelaskan Akan Kembangkan Pemeriksaan Psikologi Berbasis IT
Herindra berharap agar para peserta yang mewakili instansi masing-masing dapat memberikan masukan dan pandangan serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menhan Prabowo Subianto, untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. (nhn)
