Jakarta, IDM – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD) Letjen TNI Agus Subiyanto menekankan agar para lulusan Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) sebagai calon pimpinan satuan hukum TNI AD di masa depan dapat mengembangkan Humble Leadership (Kepemimpinan Teduh) selain ilmu hukum militer.
Hal ini dikatakannya saat membacakan sambutan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman di hadapan 17 wisudawan Program Sarjana Hukum dan 80 wisudawan Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan dan Konsentrasi Hukum Militer STHM bertempat di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (28/11).
Menurut Wakil KSAD saat ini dunia sedang memasuki masa yang dikenal sebagai era metaverse, di mana masyarakat diseret ke dalam dunia meta yang penuh artifisial. Sehingga perubahan ini akan berpengaruh pada corak dan gaya Kepemimpinan baru di era metaverse ini yang menuntut lahirnya para pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman.
“Di tengah situasi transisi ini, gaya Kepemimpinan Teduh (Humble Leadership) merupakan potret bagaimana pendekatan baru di era metaverse menjadi role model dan dianggap sebagai corak kepemimpinan yang ideal,” ujarnya.
Selanjutnya Wakil KSAD mengingatkan kepada para wisudawan sebagai calon pimpinan tidak bisa hanya menguasai ilmu hukum militer, namun juga dibekali dengan ilmu kepemimpinan yang kuat. Ilmu kepemimpinan yang rendah hati, meneduhkan dan mengayomi.
“Saya yakin dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang rendah hati, kepemimpinan yang membawa keteduhan, saudara-saudara selaku calon pimpinan satuan hukum di masa depan akan sukses meraih kepercayaan dari bawahan yang saudara pimpin,” katanya.
Baca: 50 Perwira Tinggi TNI AD Ikuti Diklat Sertifikasi Kompetensi Pengawas Intern Eksekutif
Lanjutnya seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dalam keadaan sesulit apapun, karena jika keputusan yang diambil pun salah, itu jauh lebih baik dari pada tidak mengambil keputusan sama sekali, dan apabila seorang pimpinan akan mengambil keputusan dan kebijakan harus melibatkan Eselon terdepan, karena apabila keputusan yang diambil salah akan berdampak buruk dan merekalah yang pertama kali merasakan akibatnya.
Terakhir, kata Wakil KSAD, perwira hukum agar terus mengembangkan hukum militer melalui Pusat Studi Hukum Militer yang telah dibangun oleh STHM, agar ke depannya tugas pokok TNI AD dapat ditopang dengan payung hukum dan kepemimpinan yang kuat. (rr)
