Jakarta, IDM – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhanana memastikan TNI AD akan kembali menata organisasi, personel, dan material di lingkungan TNI AD yang akan berjalan menyesuaikan timeline program swasembada pangan dari pemerintah. Program ini sendiri dijadwalkan mulai pada Januari 2025.
“TNI AD perlu menata kembali jajaran personel dan material, termasuk dislokasi personel dan material di beberapa daerah sehingga program-program ketahanan pangan yang didukung TNI AD berjalan optimal,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat, (13/12).
Baca Juga: Menhan Sjafrie dan Jepang Bahas Kerja Sama Alih Teknologi untuk Inhan
Ia menjelaskan TNI AD berkomitmen penuh (all out) mendukung keberhasilan program swasembada pangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, kemudian kembali ditekankan Bapak Wakil KSAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita dalam Rapat Koordinasi Swasembada Pangan di Kementerian Pertanian, di Jakarta, Kamis, (12/12) kemarin.
“Sejauh ini, penataan organisasi di lingkungan TNI AD untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah telah berjalan, termasuk di antaranya pembentukan lima batalyon Teritorial Pembangunan di Papua. Batalyon Teritorial Pembangunan itu mengemban misi khusus untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah,” kata Wahyu.
Sebelumnya dalam rapat swasembada di Kementan, Kamis, (12/12) Wakil KSAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita meminta unsur-unsur TNI AD terlibat aktif dalam program ini, jadi bukan hanya tugas dari Komandan Kodim (Dandim) ataupun para Bintara Pembina Desa (Babinsa).
“Jadi jangan terlalu linier yang selama ini menjadi bebannya Dandim, menjadi bebannya Babinsa. Sementara ada satuan di situ yang bisa kita manfaatkan. Manfaatkan! Sebelum nanti ada restrukturisasi secara besar Angkatan Darat untuk bisa menunjang program-program pemerintah yang dalam 5 tahun ke depan harus kita capai sama-sama,” kata Tandyo.
“Tugas kita sama-sama untuk mensukseskan ini. Dan saya yakin dengan kebersamaan yang selama ini sudah terjalin, mungkin ada anggaran yang dihibahkan ke Angkatan Darat, bisa terwujud di beberapa daerah yang menjadi sasaran untuk pompanisasi. Tentunya masing-masing wilayah berbeda untuk treatment -nya ataupun menyelesaikannya,” tambah Tandyo. (rr)
