Dewan Keamanan PBB

Beberapa hari setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata antara Israel-Hamas dan pembebasan tawanan, perang di Jalur Gaza masih belum berhenti. Lantas, bagaimana implementasinya?

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mempertimbangkan kekuasaan hak veto Rusia. Menurutnya, hal itu telah membuat membuat PBB menjadi tidak efektif dalam menjalankan misi perdamaian dunia.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengkritik pertemuan Vladimir Putin dan Kim Jong Un, yang diduga membicarakan kemungkinan kerja sama jual beli alutsista. Menurut Yeol, kesepakatan itu akan menjadi "provokasi langsung" terhadap negaranya dan Ukraina.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang beranggotakan 193 negara memilih lima negara sebagai anggota baru Dewan Keamanan tidak tetap pada Selasa (6/6). Kelima negara tersebut yaitu Slovenia, Aljazair, Guyana, Korea Selatan dan Sierra Leone.

Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi tidak mengikat yang menyerukan Rusia untuk mengakhiri konfliknya di Ukraina sekaligus menarik kembali seluruh pasukannya. Resolusi ini menjadi pesan tegas untuk dari PBB seiring dengan sanksi yang terus ditambah terhadap Rusia.

Negara-negara G7 mengecam keras peluncuran rudal balistik antarbenua Korea Utara (Korut) dan menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan langkah tegas yang signifikan dalam menanggapi aksi rezim tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: Marina Ika Sari (Peneliti The Habibie Center) Pada bulan Agustus 2020, Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengusung tema “Memajukan Perdamaian”. Ini merupakan presidensi kedua Indonesia,...