Jakarta, IDM – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu (3/9/2022). Mahasiswa dan mahasiswi begitu antusias menyimak pemaparan tentang empat pilar kebangsaan.
Muzani mengatakan, pentingnya bagi santri untuk mengamalkan Pancasila. Sebab itu merupakan salah satu cara untuk menjadi pribadi yang unggul setelah lulus dengan tetap menjadi pribadi Indonesia.
“Pancasila akan kuat di tangan para santri dan kiai. Pancasila harus menjadi bagian dari kehidupan kiai dan santri yang build in di kesehariannya. Dengan demikian, adik-adik semua ketika lulus dari sini akan menjadi pribadi yang unggul memiliki optimisme dan berdaya saing tinggi,” kata Muzani.
“Dengan demikian Pancasila akan aman di tangan santri. Pancasila akan lebih kuat di pesantren, Pancasila kan lebih kuat di tangan orang yang berilmu,” imbuh Muzani.
Muzani mengatakan, generasi anak muda saat ini harus mengerti tentang sejarah bangsa Indonesia. Misalnya, jangan pernah meremehkan kekuatan dan semangat persatuan yang dilakukan para pemuda Indonesia ketika kongres pemuda kedua pada tahun 1928 atau yang dikenal dengan sumpah pemuda.
“Jangan anggap remeh keputusan sumpah pemuda ini. Kongres pemuda yang memutuskan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan itu adalah sebuah keputusan maju dan visioner. Yang menjadi landasan bahasa persatuan itu bahasa melayu. Itu bahasa yang digunakan oleh masyarakat pesisir. Bahasa dagang. Bukan bahasa mayoritas,” jelasnya.
“Tapi orang Jawa yang merupakan pengguna bahasa mayoritas tidak memaksakan diri untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa persatuan. Orang jawa mengalah dan akhirnya Indonesia bersatu berkat keputusan sumpah pemuda itu,” imbuh Muzani.
Muzani juga bicara mengenai pentingnya proses pembangunan yang berkelanjutan. Itu sebabnya, dalam bulan-bulan ke depan MPR akan membentuk panitia ad hoc yang akan merumuskan apakah penting untuk dibentuk kembali Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).
“Kenapa PPHN dianggap penting? Sejak tidak ada GBHN, program orientasi pembangunan dianggap sering putus antara pemimpin sebelum dan selanjutnya. Maka dengan PPHN diharapkan ada keberlanjutan,” ujar Muzani.
Menurut Muzani pembentukan PPHN harus betul-betul dikaji. Karena ini menyangkut dengan suksesi pembangunan negara yang berkelanjutan.
“Sekarang Pak Jokowi sedang bangun IKN. Menurut UU kita akan pindah Ibu Kota mulai bulan Agustue tahun 2024. Kalau Pak Jokowi selesai memimpin negara ini pada Oktober 2024, apakah IKN akan dilanjutkan? Ini masalahnya di sini. PPHN bagian dari upaya untuk terus melanjutkan program kerja pemerintah selanjutnya supaya ada kesinambungan pembangunan demi kemajuan bangsa,” tutup Muzani.
Acara ini turut dihadiri Rektor Universitas Nurul Jadid, KH Abdul Hamid Wahid. Dr. Gus Haris dari Ponpes Genggong, Waketum Gerindra Gus Irfan Yusuf Hasyim, dan Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad.
