Jakarta, IDM – Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Herindra menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani ( diwakili Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ) yang juga menghadirkan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Yudo Margono di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis, (24/3).
Rapat Kerja tersebut membahas persetujuan penjualan barang milik negara (BMN) berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) sesuai dengan surat presiden RI Nomor: R-57/Pres/12/2021 perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Herindra menjelaskan alasan penjualan dua eks KRI, yaitu Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 bahwa kondisi material eks kapal perang Indonesia itu tidak layak guna karena banyaknya bagian keropos di kapal dan perpipaan. Permesinan, kelistrikan, peralatan navigasi komunikasi, dan instrumen di anjungan pun sudah tidak bisa digunakan lagi. TNI AL sebagai pengguna aset itu mengajukan penghapusan eks KRI Teluk Sampit 515 dari daftar barang milik negara.
“Dengan melihat kondisi tersebut maka didapatkan nilai taksiran KRI Teluk Sampit 515 sebesar Rp740.306.974,” ujar Herindra.
Proses penghapusan BMN berupa KRI Teluk Sampit – 515 sudah sesuai Permenhan No 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, penghapusan KRI Teluk Sampit – 515 tidak mengganggu tugas dan fungsi TNI, menjadi pemasukan bagi negara, tutup Herindra.
Dalam rapat Komisi I DPR, tujuh dari sembilan fraksi menyatakan setuju atas penjualan kapal eks KRI Teluk Sampit 515. Artinya, kapal tersebut akan segera dilelang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Pengajuan itu telah mendapatkan persetujuan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Presiden. (gin)
