JAKARTA, IDM – Eurofighter Typhoon agaknya segera hengkang dari barisan pertahanan udara Austria. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Klaudia Tanner menyinggung rencana dimulainya dialog untuk menjual jet tempur itu kepada Indonesia.
Harian Krone pada 6 September 2020 melaporkan, menteri dari partai pemerintah berkuasa (Partai Rakyat) membenarkan bahwa Indonesia tertarik membeli 15 unit Typhoon.
Tanner berencana membahasnya dalam ‘negosiasi konkret’ dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Jakarta. Sementara markas besar militer Austria masih akan mempelajari bagaimana kesepakatan, yang membuat lini pertahanan udara minus jet tempur, itu bisa dicapai.
Minat Indonesia pada 15 unit Typhoon dikonfirmasi, Juli 2020. Saat itu, surat pengajuan dialog terkait pembelian pesawat yang dikirim Prabowo untuk Tanner langsung dipublikasikan media Austria. “Untuk memodernisasi Angkatan Udara Indonesia,” tulisnya.
Di sisi lain, ambisi Vienna melepas jajaran Typhoon-nya bukan rahasia. Sebagai negara netral, dalam artian bukan anggota Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Austria pada 2002 memilih Typhoon dan bukan Saab JAS 39C/D Gripen untuk mengisi slot pertahanan udara.
Belanja pertahanan ini jadi kontroversi di dalam negeri. Austria sendiri baru dapat menyelesaikan pembayaran senilai 2 miliar euro untuk 15 unit jet tempur single-seat tersebut pada 2014.
Mengapa Saab JAS 39C/D Gripen tak dipilih? Jet tempur produksi Swedia ini diklaim jauh lebih mahal dibanding Typhoon.
Banyak hal yang membuat mereka ragu. Mulai dari biaya operasional jet hingga kapabilitas di ranah penting yang kemudian dideteksi cukup terbatas—antara lain sensor inframerah, helmet-mounted display, dan setelan self-defense EuroDASS.
Sementara jet Austria tidak dilengkapi rudal udara air-to-air di luar jangkauan visual dan minim kapabilitas udara-darat.
Akibat Salah Pilih?
Pada Juli 2017 Hans Peter Doskozil (Menteri Pertahanan Austria saat itu) membeberkan rencana mengistirahatkan Typhoon pada 2023. Mereka akan digantikan 18 jet tempur baru. Unit anyar ini sekaligus mempensiunkan pesawat-latih veteran Saab 105, yang juga memiliki peran pengawasan udara terbatas.
“Kami harus menyetop penggelembungan anggaran dari Eurofighter yang tidak memiliki kemampuan yang maksimal untuk pengawasan udara kami yang berdaulat,” kata Doskozil, sebelum menyatakan bahwa “di militer Austria, Eurofighter tinggal sejarah!”
Doskozil meyakini, upgrade bukan satu-satunya solusi meringankan beban negara. Sebaliknya, memensiunkan Eurofighter justru akan memangkas anggaran hingga 2 miliar euro—berdasarkan anggaran belanja hingga 2049.
Namun, pemilu parlemen pada Oktober tahun yang sama berkata lain. Partai Sosial Demokrat yang menyoking Doskozil kehilangan suara mayoritas. Kalah telak dari Partai Rakyat. Itu sebabnya, nasib Typhoon ikut terkatung-katung.
Merunut Mata Rantai
Perjalanan Typhoon menuju ‘kata sepakat’ diwarnai persoalan. Kontrak awal tahun 2003 terpaksa dinegosiasikan ulang pada 2007. Jumlah pesawat dikurangi dari 18 menjadi 15 unit, termasuk menukarnya dengan seri yang lebih mutakhir. Dibanding Tranche 1 yang dibilang standar, mereka memilih jet Tranche 2.
Selain itu, body enam jet di antaranya dipasok sebagai pesawat bekas dari Luftwaffe Jerman. Pun perlengkapan-yang-sesuai akhirnya dikurangi di standar paling dasar. Alasannya, Typhoon hanya akan dibutuhkan untuk pengawasan udara pada masa tenang di wilayah udara netral.
Inilah muasal dari persoalan terbaru. Latar belakangnya, tuntutan hukum tingkat tinggi yang diajukan Kementerian Pertahanan Austria terhadap Airbus dan Eurofighter Jagdflugzeug GmbH—perusahaan yang kini bertanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan Typhoon—pada Februari 2017.
Sebagaimana tertulis pada berkas, ada dugaaan ‘penipuan yang disengaja dan penggelapan dari 2002 hingga 2007 dalam mengirimkan produk akhir ke Austria’. Secara khusus, kemhan mengklaim telah disesatkan tentang biaya, penggantian kerugian industri, kemampuan pengiriman, dan standar peralatan jet.
Penyelidikan dibawa ke pengadilan Vienna pada April 2020. Serangkaian tuduhan dipetieskan, tetapi investigasi yang lebih luas terkait dugaan penyuapan dalam kesepakatan yang sama terus berlanjut.
Sekarang, Menteri Pertahanan menjabat, Tanner, sekali lagi menyatakan bahwa penghapusan Typhoon dari daftar aset negara adalah tujuannya. “Juga wujud tanggung jawab kementerian kepada wajib pajak,” tuturnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penjualan jet ke Indonesia akan menjadi proses yang “sangat kompleks dan sulit”.
Keputusan akhir tentang penjualan tersebut tidak hanya membutuhkan konsensus politik di Austria, tetapi juga persetujuan dari empat negara mitra Eurofighter yakni Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris. Tak ketinggalan Amerika Serikat (AS). AS bertanggung jawab atas peralatan penting dalam jet, termasuk GPS Typhoon.
Jet tempur ini diproyeksikan masih akan berfungsi dengan baik sekitar 20 tahun atau lebih.
Polemik Dalam Negeri
Kepada Krone, Tanner menyebut dua kemungkinan untuk menyelesaikan urusan penjualan. Skenario pertama, empat negara induk setuju Airbus akan memberikan sertifikat end-user yang baru, yang memungkinkan Austria menjual pesawat langsung ke Jakarta (tentu dengan persetujuan AS). Opsi kedua akan melibatkan Airbus yang membeli kembali jet dari Austria dan kemudian menjualnya ke Indonesia.
Tak cukup sampai di sini. Proses pengiriman 15 jet tempur ke Asia Tenggara juga bisa jadi mendapat penolakan dari dalam Indonesia sendiri. Anggota DPR yang menentang pembelian jet tempur tersebut bersandar pada Undang-Undang No. 16/2012, yang memprioritaskan perusahaan pertahanan dalam negeri untuk mengurus kesepakatan senjata penting.
Lebih lanjut, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menegaskan bahwa dirinya menentang akuisisi “persenjataan usang dan ketinggalan zaman,” yang menunjukkan bahwa pembelian pesawat tempur di masa depan akan melibatkan jet rakitan baru.
Sebelumnya, pada 2011 Indonesia lebih memilih 24 jet F-16C/D Block 25 bekas dari AS dibanding Block 52 Viper yang seluruhnya baru.
Sebelum pengiriman, batch terbaru dari Block 25 Viper distandardisasi menjadi Block 32+, yang juga dikenal sebagai Block 52ID. Media setempat bahkan menyarankan bahwa paket modernisasi ini juga bisa diterapkan untuk Typhoons.
Inggris memilih tidak melakukan upgrade besar-besaran pada jet Tranche 1-nya. Sementara Spanyol, misalnya, mengambil pendekatan yang berbeda, yakni mengintegrasikan peralatan Tranche 2/3 pada jet Tranche 1-nya, termasuk generator simbol komputer, video digital dan perekam suara, dan pod penanda laser Rafael Litening.
Prosedur serupa bisa menjadi pilihan bagi Indonesia, mungkin dengan keterlibatan industri lokal dari produsen pesawat milik negara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk memenuhi UU No. 16/2012.
Muncul dugaan, ketertarikan Jakarta pada armada Typhoon Austria dipicu persoalan lain. Misalnya (bila kabar ini benar) rencana akuisisi 11 jet tempur Su-35 Flanker buatan Rusia—pertama kali diumumkan pada Juli 2017—mengalami kendala.
Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya (di Indonesia), Washington menekan Jakarta untuk mengesampingkan kesepakatan US$ 1,1 miliar dengan Moskow, mengancam sanksi sebagai balasan. Namun, pada Maret 2020 Dmitry Shugayev, direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerja Sama Teknik Militer bersikeras bahwa deal Su-35 masih berlaku.
Di Indonesia, Angkatan Udara telah mengoperasikan versi Flanker sebelumnya dalam bentuk lima unit Su-27SK single-seat dan sepasang Su-30MK dua-kursi yang dikirim mulai tahun 2003, bersama dengan sembilan Su-30MK2 dua-kursiyang diterima mulai tahun 2008.
Pesawat masih mengudara bersama 12 pesawat tempur F-16A/B Block 15OCU yang dikirim dari tahun 1989, ditambah 24 F-16C/D yang di-upgrade, salah satunya hilang dalam kecelakaan pada 2015.
Penguatan Pertahanan di Kawasan
Di luar urusan Typhoon, Indonesia ambil bagian dalam pembuatan pesawat tempur generasi baru KF-X sebagai mitra minoritas bersama Korean Aerospace Industries (KAI), dengan pangsa 20%. Prototipe pertama KF-X sekarang dibuat di Korea Selatan dan PT DI agaknya tetap terlibat dalam desain dan selanjutnya, proses produksi.
Indonesia dapat membeli 48 pesawat tempur KF-X. Namun, dengan rangkaian produksi, rilisan seri baru diperkirakan jadi pada 2026 dan 2028. Sambil menunggu, pesawat bekas Austria bisa dijadikan ‘pengganti sementara’.
Seperti dinukil dari The Drive, Typhoon yang ada ditambah sedikit upgrade disinyalir dapat mengawal pertahanan udara Indonesia. Negeri ini berada posisi yang sangat strategis di ujung selatan Laut Cina Selatan, sementara misi pengawasan udara diprediksi akan menjadi isu besar tahun-tahun mendatang.
Namun, tentu saja jet tersebut tidak serta merta menampilkan jenis kemampuan udara-ke-darat yang mungkin diperlukan, misalnya, untuk menangkal aksi-aksi perlawanan kelompok teroris di negeri sendiri.
Faktanya, kontrak layanan Typhoon untuk Austria kedaluwarsa pada musim semi 2022. Ini bisa menjadi momen di mana jet tempur itu dikirim ke Indonesia. Jadi, Vienna tak butuh banyak waktu untuk cari pengganti.
Hanya, meski misalnya Austria berhasil ‘membuang’ armada yang memang tak lagi dikehendaki—pun bermasalah sejak awal hingga pergantian kekuasaan—bukan berarti mereka terlepas dari persoalan.
Austria agaknya bakal dihadapkan masalah baru, bagaimana mempertahankan wilayah udaranya dari beragam ancaman besar. Penting diingat, sebagai negara non-blok, Austria tidak dapat mengandalkan dukungan NATO.
Kemungkinan-kemungkinan ini sempat dicetuskan Doskozil pada tahun 2017, ketika dia mengakui bahwa dirinya tidak merasa percaya diri jika harus “mengerahkan pilot melawan Su-27 dan ‘pemburu’ yang datang dari timur …”
Jadi, bagaimanapun skenarionya dan apa pun yang terjadi dengan kesepakatan Indonesia, jelas bahwa Typhoon tidak diinginkan di Austria. Bagaimana tepatnya Vienna akan membuang jet-jet ini—dan apakah itu mungkin?—kita lihat saja nanti. (ISA/WAN)
