Jakarta, IDM – Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut kemudian diimplementasikan salah satunya melalui pengiriman pasukan TNI-Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Selain UUD 1945, pengerahan pasukan Indonesia untuk misi PBB juga didasari oleh sejumlah peraturan seperti UU Hubungan Luar Negeri No. 3 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta UN Charter.
Dalam penugasannya, pasukan perdamaian asal Indonesia kerap disebut dengan Pasukan Garuda atau Kontingen Garuda (Konga). Setiap Kontingen Garuda kemudian akan diberikan nama sandi sesuai dengan urutan misi pemeliharaan perdamaian yang ditunjuk. Sebagai contoh, ‘Konga-1’ merujuk pada sandi Kontingen Garuda yang pertama kali dikirim oleh Indonesia.
Menilik sejarah, pengiriman Kontingen Garuda pertama kali dilakukan pada tahun 1957. Saat itu, sebanyak 559 personel infanteri dikerahkan oleh Indonesia untuk bertugas dalam misi United Nations Emergency Force (UNEF) di wilayah Sinai, Mesir, untuk menengahi konflik yang terjadi di antara negara-negara Arab dengan Israel.
Sementara personel polisi mulai dikerahkan sejak tahun 1908 melalui misi United Nations Transition Assistance Group (UNTAG). Sejak saat itu, seperti dikutip dari laman Setkab, Polri juga secara regular mengirimkan personelnya dengan skema Individual Police Officers (IPOs). IPOs merupakan polisi atau penegak hukum lainnya yang memiliki keahlian khusus serta ditugaskan oleh pemerintah negara kontributor ke PBB.
Komitmen Indonesia
Di tengah evolusi misi pemeliharaan perdamaian PBB yang semakin multidimensional, Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kontribusinya baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini tidak terlepas dengan fakta bahwa agenda peacekeeping merupakan prioritas luar negeri Indonesia dan bagian dari diplomasi perdamaian dunia.
Untuk mempersiapkan personel yang siap, andal, serta profesional dalam tugas ini, maka Indonesia mendirikan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI pada tahun 2012. Selama berada di PMPP TNI, para personel akan mendapat pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di negara misi.
Hingga saat Indonesia tercatat telah mengirim ribuan personel. Merujuk pada data UN Peacekeeping per 31 Oktober 2022, Indonesia berada di peringkat kedelapan, dari total 125 negara, sebagai negara dengan jumlah pasukan terbanyak dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Sebanyak 2.581 personel Indonesia, di mana 156 di antaranya merupakan personel perempuan, ditugaskan dalam delapan misi. Kedelapan misi tersebut adalah MINURSO (Sahara Barat), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), MINUSMA (Mali), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), UNIFIL (Lebanon), UNISFA (Abyei,Sudan), UNMISS (Sudan Selatan), UNSOM (Somalia).
Dalam konteks internasional, pengiriman pasukan Indonesia untuk tergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB menjadi wujud konkret atas kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Baca: Menilik Sejarah Elephant Walk, Iring-iringan Pesawat Militer di Landasan Pacu
Sementara dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme personel TNI-Polri. Lebih jauh, partisipasi Indonesia juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional, khususnya industri pertahanan. Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri, sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) produksi anak negeri telah digunakan dalam misi ini, di antaranya Armored Personnel Carrier ANOA dan KOMODO, senjata api SS dari PT. Pindad, dan seragam militer/polisi buatan swasta nasional. (yas)
