Jakarta, IDM – Ketegangan yang berkembang di Laut Cina Selatan, dengan klaim wilayah yang tumpang tindih dan sumber daya alam yang melimpah, telah menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia. Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia harus mengadopsi pendekatan diplomatik yang fleksibel dan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan dan mendukung stabilitas kawasan.
Dalam pernyataan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Cina, Xi Jinping, ada pesan yang jelas bahwa Indonesia bukan mengakui klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan, melainkan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai melalui dialog dan kerjasama internasional. Pernyataan itu adalah cerminan upaya Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Cina tanpa mengorbankan hak-hak berdaulat atas wilayah Laut Natuna Utara.
Pendekatan itu menunjukkan fleksibilitas diplomatik yang menjadi ciri khas Indonesia, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi. Rencana dialog yang akan dijalin antara Bakamla dan Coast Guard Cina, serta pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), menegaskan bahwa Indonesia berupaya mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Bagi Indonesia, dialog bukanlah tanda kelemahan, melainkan upaya untuk menciptakan stabilitas dan membangun saluran komunikasi yang konstruktif.
Baca Juga: Peringati HUT ke-79 TNI, Lanud Adi Soemarmo Bagikan Makan Gratis
Kepiawaian Mengelola Hubungan dengan Cina
Diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sebuah kecerdikan dalam mengelola hubungan internasional yang kompleks. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman luas dalam sektor pertahanan dan pergaulan internasional, Prabowo berupaya mengelola hubungan Indonesia dengan Cina secara bijaksana. Sebagai sosok yang dikenal tegas, namun fleksibel dalam pendekatan politik luar negeri, Prabowo menunjukkan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuan militer semata, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjalin dialog yang konstruktif.
Presiden Prabowo tidak hanya memperhatikan aspek pertahanan, tetapi juga menekankan pentingnya dialog untuk mengurangi potensi konflik. Kepiawaian diplomatik ini sangat terlihat dalam kebijakan Indonesia yang mengutamakan kerjasama internasional sambil tetap menegaskan kedaulatan negara di Laut Cina Selatan. Presiden Prabowo berikhtiar menjaga keseimbangan antara mempererat hubungan dengan negara besar seperti Cina dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia, dengan berfokus pada penyelesaian damai dan pencegahan ketegangan lebih lanjut.
Pendekatan diplomatik yang diambil oleh Presiden Prabowo juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dinamika global, yang mengharuskan Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik dengan semua negara besar sambil tetap setia pada prinsip-prinsip kedaulatan dan perdamaian. Dengan langkah-langkah yang terukur ini, Indonesia memperlihatkan komitmen untuk terlibat aktif dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa terjerumus dalam konfrontasi yang merugikan.
Baca Juga: Pentingnya Manajemen Intelektual Pertahanan
Memahami Diplomasi Indonesia di Laut China Selatan
Untuk lebih memahami kebijakan luar negeri Indonesia, kita dapat merujuk pada dua teori utama yang relevan dalam hubungan internasional, yaitu neorealisme dan konstruktivisme. Kedua teori ini dapat membantu menjelaskan sikap Indonesia dalam menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan.
Neorealisme, yang menekankan pentingnya negara untuk bertahan hidup dalam sistem internasional yang anarkis, dapat digunakan untuk memahami pendekatan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Dalam konteks Laut Cina Selatan, meskipun ada klaim sepihak atas wilayah, Indonesia tetap berusaha menjaga keamanan nasional dan mempertahankan haknya di bawah kerangka hukum internasional, seperti UNCLOS 1982. Indonesia memilih untuk menghindari konfrontasi langsung dan lebih mengutamakan dialog sebagai cara untuk mengelola ketegangan, namun tetap menjaga kedaulatan negara melalui pembangunan kekuatan pertahanan.
Di sisi lain, teori konstruktivisme menyoroti peran identitas dan nilai-nilai sosial dalam hubungan internasional. Konstruktivisme melihat bahwa negara tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan materi semata, tetapi juga berdasarkan norma, nilai, dan persepsi yang dibangun melalui interaksi antar negara.
Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Indonesia mencerminkan identitas negara yang berkomitmen pada penyelesaian damai dan kerja sama multilateral. Melalui dialog dengan Cina, Indonesia membentuk narasi yang mendukung penyelesaian perselisihan secara damai, sambil tetap memperjuangkan hak-haknya di Laut Cina Selatan.
Baca Juga: Pengamat Militer dan Pertahanan, Yudo Berpeluang Gantikan Andika
Diplomasi Sebagai Jembatan Perdamaian
Indonesia yang terletak di pusat kawasan Indo-Pasifik memiliki peran penting sebagai jembatan perdamaian antara negara-negara yang terlibat dalam ketegangan Laut Cina Selatan. Sebagai negara yang mendasarkan kebijakannya pada prinsip non-intervensi, Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Dialog ini bukan hanya untuk mencegah eskalasi konflik, tetapi juga untuk membangun hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan.
Langkah Indonesia mendukung pembentukan Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan adalah contoh konkret dari upaya diplomatik membangun saluran komunikasi antarnegara di kawasan ini. CoC bertujuan mengatur perilaku negara-negara yang terlibat dalam sengketa, menciptakan landasan hukum penyelesaian perselisihan, serta menghindari tindak kekerasan. Indonesia terus mendorong agar CoC dapat segera diadopsi dan diimplementasikan secara efektif, memberikan perlindungan terhadap kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah ZEE Laut Natuna Utara.
Dengan langkah-langkah diplomatik yang berkesinambungan dan peningkatan kemampuan pertahanan maritim, Indonesia memperlihatkan bahwa diplomasi bukan hanya tentang menjaga hubungan baik, tetapi juga tentang menjaga hak-hak maritim negara. Pendekatan yang hati-hati dan bijaksana ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingannya, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik.
Baca Juga: Milenial Dukung Menhan Prabowo di Pemilu 2024 Karena Fokus Bekerja
Komitmen terhadap Perdamaian Regional
Kebijakan luar negeri Indonesia di Laut Cina Selatan, yang mencakup langkah-langkah diplomatik yang hati-hati dan penguatan pertahanan, menunjukkan pendekatan yang cermat dalam menghadapi ketegangan di kawasan tersebut. Presiden Prabowo Subianto, dengan kecerdikan dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang fleksibel, telah membawa Indonesia ke jalur yang bijak, menjaga keseimbangan antara menjaga kedaulatan dan menciptakan stabilitas kawasan.
Melalui dialog yang terus dijalin dan kerjasama internasional yang konsisten, Indonesia berusaha untuk menghindari eskalasi konflik dan memastikan bahwa kedaulatan negara tetap terjaga. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan dan perdamaian, serta terus mendukung pembentukan Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan, Indonesia memperlihatkan komitmennya untuk menjaga stabilitas regional dan memastikan bahwa hak-hak maritim Indonesia tetap dihormati di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. (Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS))
