China Mencoba Rebut Hati Asia Tenggara

41
Pusat rescue maritim di Fiery Cross Reef, Laut China Selatan, awal 2019. /Dok. The People’s Daily

JAKARTA, IDM – Bulan September ini menjadi momentum perjalanan dinas Menteri Pertahanan China Wei Fenghe di Asia Tenggara. Menurut sejumlah pengamat, tur ini salah satu strategi Beijing mengimbangi pengaruh Washington di kawasan itu. China diyakini berhasil bila melakukannya dengan cara-cara damai.

Wei, seperti dilansir VOA dari situs resmi pemerintah China, bertemu menteri pertahanan di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, 7-11 September 2020. Kunjungannya bertepatan dengan serangkaian pernyataan pejabat AS yang mengkritik ekspansi Beijing di Laut China Selatan. 

Sementara AS berulang kali menyatakan komitmennya melindungi negara-negara yang merasa diremehkan oleh China. Dalam hal ini, terkait klaim dan batas perairan di Laut China Selatan. 

Sejumlah negara Asia Tenggara mengklaim zona perairan yang sama dan menuding China—didukung angkatan bersenjata yang lebih kuat—melakukan pelanggaran. Sebaliknya, China mengutip catatan sejarah untuk membela tindakannya.  

Sengketa perairan ini memang bukan perkara baru. Namun faktanya gesekan dan letupan konflik di laut lepas tak kunjung terselesaikan. 

Tak heran, pengamat internasional meyakini, perjalanan Wei ditujukan untuk mempertahankan hubungan China dan negara-negara di Asia Tenggara, di mana pemerintahnya mungkin tergoda untuk bergabung ‘aliansi anti-China’ yang dipimpin AS.

“Tujuannya untuk menjaga stabilitas di kawasan,” kata Aaron Rabena, peneliti di Asia-Pacific Pathways to Progress Foundation, seperti dinukil dari VOA, Rabu (16/9).

Ia menambahkan, “China sangat peduli tentang itu (stabilitas), mengingat hubungannya dengan AS memburuk. China tidak ingin ada semacam ‘front perlawanan’ terhadap mereka saat ini, jadi mereka ingin mengurangi ketegangan. “

Selaras dengan pernyataan Rabena, Dewan Negara China menuliskan di situs resmi mereka bahwa Wei dalam setiap pertemuannya mengemukakan pentingnya menjaga stabilitas di Laut China Selatan.

“China dan Filipina, misalnya, harus mematuhi prinsip bahwa masalah regional diselesaikan oleh negara-negara kawasan melalui diskusi dan dengan tetap mempertahankan perdamaian dan ketenangan di Laut China Selatan,” kata Wei pada Jumat (11/9) usai bertemu Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana.

Oh Ei Sun, pengamat dari Institut Hubungan Internasional Singapura, menanggapi pernyataan itu. “Yang paling ingin dia (Wei) lihat tentu saja bahwa negara-negara Asia Tenggara tidak jatuh ke pihak AS,” tegasnya. 

AS sendiri terus menekan China sejak Juli. Khususnya, aktivitas maritimnya. Washington tentu tidak memiliki klaim di Laut China Selatan seluas 3,5 juta kilometer persegi, tetapi mereka menolak argumen Beijing bahwa sekitar 90% jalur air tersebut milik China.

Pejabat China menuding Washington mencoba ‘mengontrol’ kebangkitan Beijing. Sejauh ini, masalah-masalah perdagangan, teknologi, dan konsuler sudah membebani hubungan China-AS.

Umur Panjang Sengketa

Klaim China atas Laiut China Selatan berkelindan dengan fakta bahwa area tersebut masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejumlah negara seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. 

China bersaing dengan Indonesia memperebutkan wilayah dekat Kepulauan Natuna yang dikuasai Indonesia. Laut itu kaya akan ikan dan cadangan energi. Tak heran, aktivitas China di pulau-pulau kecil di lautan selama satu dekade terakhir, dalam beberapa kasus untuk fasilitas militer, membuat negara tetangga gigit jari.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo pada Juli menyebut klaim China ilegal. Ia menjanjikan dukungan untuk negara-negara yang merasa terkena dampak. 

Pada bulan Agustus Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan Amerika Serikat tidak akan ‘menyerah 1 inci pun’ kepada negara lain. Pompeo mengulangi sikapnya terhadap China pada pertemuan daring dengan menteri luar negeri negara-negara ASEAN, Rabu (9/9) lalu.

Di sisi lain, kapal-kapal Angkatan Laut AS secara berkala memasuki perairan sengketa dengan alasan “operasi kebebasan navigasi”. Ini pada gilirannya membuat marah Beijing.

Rabena mengatakan, China harus mengambil tindakan nyata dalam hitungan pekan untuk meyakinkan pemerintah negara-negara Asia Tenggara tentang pesan perdamaian menteri pertahanannya.

Kode Etik

Bulan lalu, Menteri Pertahanan Filipina Lorenzana menyebut China memalsukan batas klaim maritimnya dan secara ilegal menduduki perairan Filipina. Tenggelamnya kapal penangkap ikan dan lintasan kapal pengintai di dekat perairan Vietnam memperburuk sikap Vietnam terhadap China hingga saat ini.

“Wei berharap dirinya bisameyakinkan negara-negara pesisir Laut China Selatan tentang niat damai China”, kata Carl Thayer, profesor emeritus khusus Asia Tenggara di Universitas New South Wales di Australia, Sabtu (12/9).

Namun, tanpa tindak lanjut, kunjungannya dianggap “remeh, terlambat, terlalu umum, bahkan terlalu dangkal,” kata Nguyen Thanh Trung, direktur Pusat Studi Internasional di Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora di Kota Ho Chi Minh.

“Saya kira akan ada beberapa perubahan, tapi ini baru satu langkah,” kata Nguyen. “Dan, memahami perilaku masyarakat China, mungkin kita harus menunggu beberapa saat.”

Secara umum negara-negara Asia Tenggara menghindari berpihak kepada salah satu negara adidaya, kata Nguyen. Mereka berharap dapat menerima investasi China sekaligus dukungan militer AS.

ASEAN yang beranggotakan 10 negara berharap China segera menyelesaikan negosiasi bertahun-tahun tentang code of conduct (CoC). Aturan tertulis ini diproyeksikan untuk mencegah terjadinya benturan di perairan sengketa. China sendiri mengatakan CoC harus ditandatangani tahun depan. (ISA/WAN)