“Bila China Kalah Perang, Entropi Mengancam”

45
Bendera China berkibar di dekat tempat berdirinya Partai Komunis China (PKC) di Shanghai. /Dok. Artur Widak, NurPhoto

Oleh: Jan Kallberg 

**Penulis adalah ilmuwan riset di Army Cyber Institute sekaligus asisten profesor di Akademi Militer AS, West Point, New York. Artikel ini murni opini penulis dan tidak mewakili kebijakan ataupun posisinya di Army Cyber Institute, US Military Academy, Departemen Pertahanan, atau pemerintah AS. 

Apa yang akan terjadi bila China terlibat konflik negara-negara adidaya, lalu kalah? Akankah kontrol Partai Komunis China (PKC) terhadap masyarakat yang selama ini begitu kuat ikut runtuh?

Invasi Vietnam 1979 menandai kali terakhir Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) terlibat perang skala-besar. Operasi militer itu semacam ‘hukuman’ terhadap Vietnam yang menggulingkan rezim berkuasa di Kamboja, Khmer Merah. Namun, misi tersebut gagal. 

Sejak itu, PLA membombardemen Vietnam dalam berbagai kesempatan, bahkan terlibat konflik perbatasan meski bukan pertempuran masif. 

Beberapa dekade terakhir China menambah anggaran pertahanan dan memodernisasi militer. Termasuk meningkatkan pertahanan udara dan rudal-jelajah, melengkapi diri dengan persenjataan canggih, serta membuat kapal perang dari nol.

Namun, di balik perkuatan seluruh kapasitas itu, perfoma militer China (di lapangan) masih jadi tanda tanya. 

Konsep peperangan sudah berubah. Pertempuran modern berlangsung di ranah integrasi, operasi bersama, komando, kontrol, intelijen, dan kemampuan untuk memahami sekaligus mengeksekusi semua jenis medan perang. 

Perang jaman now merupakan machinery kompleks, dengan margin kesalahan rendah. Dampaknya bisa jadi terlampau buruk bagi yang tidak siap. 

Bukan persoalan penting apakah kita menentang atau pro-operasi militer AS selama tiga dekade terakhir. Nyatanya, konflik berkepanjangan dan engagement dalam bentuk apapun telah membuat Washington sangat berpengalaman. 

Maka, kurangnya pengalaman China, ditambah ambisi yang tidak realistis, dapat menjadi pemicu kejatuhan rezim. 

Laiknya perenang yang berlatih di darat sebagai latihan dasar sebelum terjun ke air, mereka tak pernah jadi perenang hebat.

Meski tampak seperti strategi bagi China ‘menuai’ buah rahasia perdagangan dan hak kekayaan intelektual, serta membuat negara-negara berkembang ‘berutang’ untuk menancapkan pengaruh, saya meragukan rasionalitas aparat mereka. 

Visualisasi nasionalis Han berulang kali dimunculkan sebagai sebuah kekuatan besar di tengah dukungan kaum muda terhadap Presiden Xi Jinping. Padahal, di lain pihak ‘pengkultusan’ itu ciri kelemahan.

Hal tersebut terlihat sangat jelas ketika China sangat butuh surveillance di semua lini dan kontrol populasi menjadi salah satu syarat menjaga stabilitas nasional. Pengawasan dan represi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat China, sehingga membuat DDR (Jerman 1949-1990) terkesan amatiran.

Seluruh barisan chauvinist akan runtuh seiring waktu karena terlalu banyak menelan asumsi yang tidak realistis. Begitu pula nasib kebijakan-kebijakan yang bersifat ideologis tapi ternyata kontradiktif.

Winston Churchill tahu, setelah Nazi Jerman menyatakan perang (terhadap Amerika Serikat) pada December 1941, Sekutu membuktikan bahwa mereka jauh lebih kuat dan menang.

Nazi Jerman tidak punya uang (PDB) ataupun tenaga (sumber daya manusia) untuk menyokong perang di dua front. Namun, mereka tak peduli karena telanjur irasional dan diselimuti kebencian.

Jerman hanya punya waktu beberapa bulan untuk menciptakan Lebensraum dan merealisasikan desakan membangun kembali dominasi Jerman-Austria di Eropa Timur sebelum menginvasi Uni Soviet secara besar-besaran. 

Nazi secara sepihak menyatakan perang terhadap AS.

Alasan di balik deklarasi sepihak ini adalah ideologi—pandangan umum yang menegaskan pentingnya ekspansi dan konflik—meski Jerman lemah secara strategi dan akhirnya kalah (perang).  

Berbekal keyakinan bahwa mereka bisa menjadi hegemoni otoriter global di masa mendatang, China agaknya bakal menemui ‘garis perjalanan’ yang sama.

Hari ini China tergerak karena dorongan ideologi ekspansionisnya, memancing keributan tanpa memikirkan kemampuannya. 

Jadi, perlu dicatat bahwa tak ada satu negara besar pun yang menjadi sekutu China saat ini.

Propaganda supremasi China berjalan sesuai rencana dalam kondisi damai. Ada demonstrasi besar-besaran. Semua memuji Mao Zedong sebagai sosok jenius di militer. Beberapa orang di antaranya menyanyi, menari, dan melambaikan spanduk merah. Pertanyaannya, apakah pengaruh itu akan tetap ada bila PLA kalah?

Seandainya kampanye militer itu gagal, apakah China dengan kebijakan satu-anak-saja siap menjadi korban, baik untuk kegagalan dan menanggung malu yang panjang?

Akankah cengkeraman autoritarian—pemilik teknologi pemindai wajah, informan, pengawasan digital, dan pasukan yang selama ‘masa damai’ lebih banyak bertugas sebagai pengawas kerumunan massa—bisa bertahan dari kekalahan buruk ini?

Jika rezim kehilangan kekuasaannya, amuk massa bisa terjadi bergelombang-gelombang, mengingat mereka telah mengalami represi menahun, melampaui hitungan beberapa dasawarsa. 

Sebuah negara sebesar China—dengan sejarah perpecahan dan perang saudara, masyarakat yang beragam, dan kesenjangan sosial dan ekonomi—bukan mustahil mengalami ‘Balkanisasi’ setelah menelan kekalahan. 

Di masa lalu, China pernah mengalami perpecahan internal jangka panjang dan pemerintahan pusatnya lemah.  

Sikap Amerika Serikat saat menghadapi kekalahan, berbeda. Negara ini jauh lebih resilien dari apa yang diberitakan setiap harinya. 

Jika mereka kalah perang, presiden lah yang akan disalahkan. Namun, perpustakaan dengan nama sang presiden tetap ada. Nama itu tidak akan diganti.

Tidak ada ‘revolusi’ untuk hal ini. 

Sampai sekarang, asumsi bahwa China adalah negara adidaya yang bisa menancapkan pengaruh di mana saja, memiliki ‘tangan besi’, maju pesat dalam bidang artificial intelligence (AI) mutakhir, dan selalu mampu menciptakan teknologi-teknologi terbaru, tetap melekat di kepala banyak orang. 

Namun, saya tidak yakin.

Satu dekade terakhir, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang berupaya mencegah ekspansi kebijakan, pengaruh, dan dominasi China terus memperkuat relasi.

Skala strategisnya, untuk kepentingan negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Jika China masih ngotot dengan alasan ideologi dan mengejar konflik skala besar, ini agaknya bakal menjadi akhir era kediktatoran komunis.

Dalam pandangan pribadi saya, kita semua semestinya harus lebih memperhatikan faktor risiko seperti kemanusiaan, efek berkelanjutan, dan ancaman nuklir dalam perang saudara seandainya rezim China runtuh pascagagal perang.**