Oleh: Jan Kallberg
**Penulis adalah ilmuwan riset di Army Cyber Institute sekaligus asisten profesor di Akademi Militer AS, West Point, New York. Artikel ini murni opini penulis dan tidak mewakili kebijakan ataupun posisinya di Army Cyber Institute, US Military Academy, Departemen Pertahanan, atau pemerintah AS.
Apa yang akan terjadi bila China terlibat konflik negara-negara adidaya, lalu kalah? Akankah kontrol Partai Komunis China (PKC) terhadap masyarakat yang selama ini begitu kuat ikut runtuh?
Invasi Vietnam 1979 menandai kali terakhir Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) terlibat perang skala-besar. Operasi militer itu semacam ‘hukuman’ terhadap Vietnam yang menggulingkan rezim berkuasa di Kamboja, Khmer Merah. Namun, misi tersebut gagal.
Sejak itu, PLA membombardemen Vietnam dalam berbagai kesempatan, bahkan terlibat konflik perbatasan meski bukan pertempuran masif.
Beberapa dekade terakhir China menambah anggaran pertahanan dan memodernisasi militer. Termasuk meningkatkan pertahanan udara dan rudal-jelajah, melengkapi diri dengan persenjataan canggih, serta membuat kapal perang dari nol.
Namun, di balik perkuatan seluruh kapasitas itu, perfoma militer China (di lapangan) masih jadi tanda tanya.
Konsep peperangan sudah berubah. Pertempuran modern berlangsung di ranah integrasi, operasi bersama, komando, kontrol, intelijen, dan kemampuan untuk memahami sekaligus mengeksekusi semua jenis medan perang.
Perang jaman now merupakan machinery kompleks, dengan margin kesalahan rendah. Dampaknya bisa jadi terlampau buruk bagi yang tidak siap.
Bukan persoalan penting apakah kita menentang atau pro-operasi militer AS selama tiga dekade terakhir. Nyatanya, konflik berkepanjangan dan engagement dalam bentuk apapun telah membuat Washington sangat berpengalaman.
Maka, kurangnya pengalaman China, ditambah ambisi yang tidak realistis, dapat menjadi pemicu kejatuhan rezim.
Laiknya perenang yang berlatih di darat sebagai latihan dasar sebelum terjun ke air, mereka tak pernah jadi perenang hebat.
Meski tampak seperti strategi bagi China ‘menuai’ buah rahasia perdagangan dan hak kekayaan intelektual, serta membuat negara-negara berkembang ‘berutang’ untuk menancapkan pengaruh, saya meragukan rasionalitas aparat mereka.
Visualisasi nasionalis Han berulang kali dimunculkan sebagai sebuah kekuatan besar di tengah dukungan kaum muda terhadap Presiden Xi Jinping. Padahal, di lain pihak ‘pengkultusan’ itu ciri kelemahan.
Hal tersebut terlihat sangat jelas ketika China sangat butuh surveillance di semua lini dan kontrol populasi menjadi salah satu syarat menjaga stabilitas nasional. Pengawasan dan represi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat China, sehingga membuat DDR (Jerman 1949-1990) terkesan amatiran.
