Batam, IDM – Sestama Bakamla RI Laksda TNI S. Irawan bersama Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat Laksma Bakamla Hadi Pranoto, menerima kunjungan kerja Mayjen TNI Mar (Purn) Sturman Panjaitan beserta 19 rombongan anggota Komisi I DPR RI di Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Jl. RE Martadinata No. 16, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Sabtu (16/4).
Maksud dan tujuan kunjungan kerja Mayjen TNI Mar (Purn) Sturman Panjaitan beserta 19 rombongan adalah dalam rangka menerima informasi dan masukan dari Bakamla RI khususnya Kantor Kamla Zona Maritim Barat untuk membahas kesiapan, kondisi dan tantangan operasional, serta rencana pengembangan kinerja Kantor Kamla Zona Maritim Barat dalam mendukung keamanan laut.
Mayjen TNI Mar (Purn) Sturman Panjaitan mengatakan senjata utama dalam pengawasan keamanan dan keselamatan laut adalah dengan mengedepankan sinergitas antar instansi di laut,kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana dan sistem teknologi pengawasan. “Oleh karena hal tersebut, Bakamla RI yang saat ini sudah memperoleh kepercayaan publik, sejauh mana Seenak Bakamla dalam menghadapi tantangan yang semakin komplek di laut,”kata Sturman.
Laksda TNI S. Irawan menyatakan apresiasi atas kunjungan kerja anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI Mar (Purn) Sturman Panjaitan beserta rombongan.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat menyambut Mayjen TNI Mar (Purn) Sturman Panjaitan beserta rombongan di Kantor Kamla Zona Maritim Barat,”ujar Irawan.
Pada kesempatan yang sama, Laksma Bakamla Hadi Pranoto menyampaikan paparannya tentang kesiapan, kondisi, tantangan serta rencana pengembangan Bakamla RI Zona Maritim Barat.“Bakamla RI dalam hal ini Zona Maritim Barat perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut” ujar Laksma Hadi.
Pertemuan berjalan dengan penuh keakraban dan didapat beberapa hasil pertemuan, diantaranya Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI mendukung rencana pengembangan sarana dan prasarana Zona Maritim Barat yang termasuk didalamnya pengembangan deteksi (National Maritime Security System), pembangunan Pangkalan Armada Kamla di Pulau Setokok, pengembangan SDM melalui Pusdiklat di Zona Maritim Barat serta menjadi masukan Komisi I DPR RI untuk mengagendakan FGD terkait permasalahan di Laut Natuna Utara dengan Kementerian/Lembaga terkait.
