Jakarta, IDM – Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah baru saja melaksanakan high level meeting dengan China Coast Guard di Beijing pada Kamis (9/1). Agenda ini sekaligus menindaklanjuti pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping November 2024 lalu.
Dalam pertemuan yang menandai babak baru hubungan Indonesia-China untuk memperkuat keamanan dan keselamatan maritim di kawasan tersebut turut membahas sejumlah isu strategis seperti kejahatan lintas batas, penyelundupan dan pencurian sumber daya laut yang kerap terjadi.
“Pertemuan ini bukan hanya simbol hubungan erat kedua institusi tetapi juga komitmen bersama untuk menciptakan kawasan laut yang aman, damai, dan sejahtera,” kata Irvansyah.
Baca Juga: Pangkoopsud II Tinjau Lokasi Groundbreaking Satrad Takalar: Tingkatkan Pengawasan Udara
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai agenda ini menawarkan peluang signifikan sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan cermat agar memberikan manfaat strategis bagi keamanan dan kesejahteraan bangsa.
Pertemuan ini, lanjutnya, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.
“Pertemuan ini mempertegas posisi Indonesia sebagai pemain strategis di kawasan Indo-Pasifik yang kian dinamis,” jelas Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/1).
Baca Juga: Para Kolonel Mabes TNI Berkumpul Bahas Program Asta Cita Presiden RI
Sebagai negara besar, menjalin kerja sama dengan China yang merupakan mitra sekaligus salah satu aktor utama di kawasan sejalan dengan pendekatan realistis Prabowo yang menekankan pentingnya hubungan pragmatis dan saling menguntungkan.
Langkah ini dinilai Fahmi memberikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia siap menjadi mitra yang aktif dan konstruktif menjaga stabilitas di kawasan, khususnya di Laut Natuna Utara.
“Hal ini penting mengingat kawasan tersebut menjadi salah satu titik ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi keamanan, ekonomi, dan perdagangan internasional.
Baca Juga: Terlibat Operasi Tameng Ghora-25, Pesawat P-8203 Patroli Maritim di Sabang
Namun, kerja sama ini juga memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Secara geopolitik, Laut Natuna Utara merupakan wilayah strategis yang menjadi sasaran klaim sepihak China melalui nine-dash line, sekarang ten-dash line, yang bertentangan dengan hukum laut internasional (UNCLOS 1982).
Untuk itu, terang Fahmi, Indonesia harus tetap menegaskan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusifnya, memastikan bahwa kerja sama ini tidak memberikan celah bagi China untuk memperkuat klaimnya, baik secara langsung maupun tidak.
Selain itu Indonesia harus menjaga keseimbangan diplomasi dengan mitra-mitra strategis lainnya, seperti ASEAN, Jepang, dan Amerika Serikat. Persepsi keberpihakan yang terlalu condong ke China dapat merusak hubungan dengan mitra lain yang memiliki kepentingan strategis di kawasan.
“Dalam hal ini, pendekatan multilateralisme harus terus dikedepankan agar hubungan internasional Indonesia tetap harmonis, terdiversifikasi, dan tidak berpihak secara eksklusif,” kata Fahmi.
Baca Juga: Temui Prajurit Pasukan Khusus Taifib Marinir, Dankormar Tegaskan Hal Ini
Untuk mengukur keberhasilan pertemuan ini, Fahmi menyoroti peran pemerintah dalam hal ini Bakamla memanfaatkan peluang kerja sama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan nasional.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, langkah ini mengarah pada upaya memperkuat peran Indonesia sebagai poros maritim dunia yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga memiliki diplomasi maritim yang matang,” ucap Fahmi.
Fahmi mengatakan, jika dikelola dengan baik pertemuan ini akan menjadi momentum penting yang memberikan manfaat strategis jangka panjang bagi keamanan, kesejahteraan, dan posisi diplomatik Indonesia di kawasan dan dunia. (nhn)